Surabaya (optika.id) - Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Moch Mubarok Muharam menyebut penguraian persoalan transportasi publik merupakan isu krusial yang harus dibahas secara detail dalam debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Kalau persoalan transportasi diwacanakan bisa menjadi persoalan strategis untuk dibahas, sehingga memunculkan pemecahan masalah," kata Mubarok sesuai acara diskusi kelompok terarah (FGD) "Sosialisasi Pembangunan Transportasi Publik" di Surabaya, Kamis, (4/7/2024).
Baca Juga: Unesa Perkuat Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Guru IPS Se- Kabupaten Pasuruan
Mubarok menyebut persoalan angkutan umum di kawasan metropolitan menjadi suatu hal yang penting, mengingat tingginya arus aktivitas dan mobilisasi masyarakat menggunakan kendaraan bermotor.
"Persoalan transportasi masih di bawah populer dari ekonomi, padahal isu ini juga mencakup soal perekonomian," ucap dia dilansir Antara.
Lebih lanjut, kata dia, setiap bakal calon wali kota dan wakil wali kota pada akhirnya dituntut mampu merancang serta mengembangkan terobosan mengatasi persoalan transportasi publik tersebut.
"Bagaimana bisa mengatasi kemacetan dengan terobosan transformasi transportasi, karena belum menjadi pemikiran bersama bahwa isu ini penting," ujarnya.
Muharom menyebut persoalan transportasi publik lainnya menyangkut penghitungan kecepatan dan ketepatan waktu menjangkau penumpang.
Kemudian, membentuk skema keterhubungan antar transportasi umum untuk mengakomodasi penumpang yang akan masuk dan keluar Surabaya.
"Ini merupakan cara untuk mengurai kemacetan juga warga diberikan pilihan-pilihan alat transportasi yang baik dan terjangkau secara ekonomi," ujarnya dia.
Ia menambahkan, pembahasan isu transportasi publik juga harus memberikan solusi pada keberlangsungan hajat hidup para sopir maupun pemilik usaha angkutan kota atau lyn.
Baca Juga: Jika PDIP Bersama Anies, Pilpres 2029 Bisa Jadi Hadirkan Calon yang Kuat!
Sebab, kata dia, tata kelola bidang angkutan publik yang terkoneksi antara satu dan lainnya juga harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Yang juga dipertimbangkan nasib supir angkot seperti apa? Itu perlu dipertimbangkan, jangan sampai membuat kebijakan tapi memunculkan masalah," tuturnya.
Diketahui, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024.
Setelahnya dilaksanakan penyusun daftar pemilih sementara (DPS) pada 25 Juli-8 Agustus 2024. Penetapan DPS dilakukan di tanggal 9 Agustus-11 Agustus 2024.
KPU melaksanakan tahapan tanggapan masyarakat pada 18 Agustus-27 Agustus 2024. Kemudian di 18 Agustus hingga 13 September 2024 merupakan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP).
Baca Juga: Meski Tak Ikut Kontestasi Pilgub, Pengamat Prediksi Karier Anies Tak Meredup!
Selanjutnya mengenai rekapitulasi dan penetapan DPT dilaksanakan pada 14 September hingga 21 September 2024.
Sedangkan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) dilaksanakan mulai 22 September hingga 27 November 2024.
Pelaksanaan tahapan itu mengacu pada Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih.
Sementara, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, pendaftaran pasangan calon dilaksanakan 27-29 Agustus.
KPU menetapkan pemungutan suara Pilkada 2024 dilaksanakan 27 November.
Editor : Pahlevi
