Refleksi Akhir Tahun 2024: Prof Haedar Nashir Soroti Korupsi, Penegakan Hukum

author Alfain Jr

- Pewarta

Senin, 30 Des 2024 14:55 WIB

Refleksi Akhir Tahun 2024: Prof Haedar Nashir Soroti Korupsi, Penegakan Hukum

Optika.Id- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nashir MSi menyampaikan *Refleksi Akhir Tahun 2024* dalam acara yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Muhammadiyah dan TVMU Channel, Senin (30/12/2024) siang.

Dalam refleksi tersebut, Prof Haedar menyoroti berbagai isu strategis bangsa, mulai dari pemberantasan korupsi hingga konsolidasi demokrasi pasca Pemilu 2024.

Haedar Nashir mengapresiasi langkah pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dalam memberantas korupsi sejak awal masa kepemimpinannya. Ia berharap komitmen pemberantasan korupsi dapat menjadi titik awal bagi perbaikan pada tahun 2025.

Baca Juga: Tanwir Muhammadiyah Momentum Refleksi dan Dedikasi

Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan *political will* yang kuat di semua lini pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga pemerintah daerah.

KPK harus kembali ke posisinya sebagai lembaga independen dengan integritas tinggi, yang adil, objektif, dan bebas dari pengaruh pihak mana pun. Integritas ini penting untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan tanpa tebang pilih atau politisasi, tegas Prof Haedar.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang benar-benar adil sesuai prinsip negara hukum. Seluruh institusi hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, hingga pengadilan, harus menjadi benteng keadilan yang bebas dari politisasi atau transaksi-transaksi yang mencederai kepercayaan publik.

Baca Juga: Delegasi Dubes Malaysia Temui Haedar Nashir, Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Moderasi Islam

Haedar menyoroti tantangan besar dalam demokrasi Indonesia, termasuk praktik politik transaksional dan perilaku elit sipil yang tidak demokratis. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan, jika tidak diawasi, dapat menciptakan penyimpangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Demokrasi yang berkualitas harus mengedepankan prinsip *check and balance*. Setiap institusi, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus menjalankan fungsinya sesuai konstitusi tanpa terjadi penyatuan kekuasaan yang problematik, jelasnya.

Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga menjadi kunci. Rakyat harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses demokrasi agar dapat berpartisipasi secara substantif, terutama dalam momen penting seperti pemilu.

Baca Juga: Haedar Nashir Seharian di Jatim, Resmikan Kampus sampai Groundbreaking Rumah Sakit

Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode ini berharap refleksi akhir tahun ini dapat menjadi pengingat bagi semua pihak untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat potensi yang ada. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua elemen bangsa untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang lebih adil, bermoral, dan demokratis.

Agama, moralitas, dan kesadaran hukum harus menjadi fondasi bangsa. Mari kita jadikan tahun 2025 sebagai momentum untuk menghadirkan keadilan, integritas, dan kualitas demokrasi yang lebih baik, tutupnya. 

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU