Optika. Id - Massa yang menamai diri mereka Front Anti Dominasi Asing melakukan demonstrasi di Kedubes RRC (Republik Rakyat China), Jakarta, Rabu (8/12/2021). Mereka mendesak pemerintah meninjau ulang hubungan diplomasi antara RI dengan China.
Dalam aksi ini Jumhur Hidayat bersama Aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 74 Salim Hutadjulu melakukan aksi demo mengecam upaya intervensi china terhadap kebijakan dalam negeri Indonesia.
Baca Juga: Tips Ampuh Mengatasi Batuk dan Pilek dengan Bahan-bahan Alami
Kita demo Kedubes RRC minta negara tersebut tidak intervensi Bangsa Indonesia. Kita minta RRC tidak terlalu arogan meminta Indonesia menghentikan pengeboran migas di Natuna, kata Salim dalam keterangannya, Kamis (9/12/2021).
Kata Salim, saat ini berbagai proyek China diduga kuat mempunyai kepentingan politik untuk menguasai Indonesia.
Jebakan utang China harus diwaspadai. Beberapa negara Afrika yang infrastrukturnya hasil utang China sudah dikuasai RRC, jelas Salim.
Ia khawatir ada penyebaran ideologi China komunis ketika melakukan investasi di Indonesia.
Apalagi berbagai partai politik di Indonesia kerja sama dengan Partai Komunis China (PKC), pungkas Salim.
Menurutnya, investasi China di Indonesia disertai Tenaga Kerja Asing (TKA) dari negeri Tirai Bambu membuat ketimpangan sosial.
Baca Juga: Soal Serangan Iran ke Israel, China Minta Semua Menahan Diri
TKA China itu buruh kasar dan bisa dikerjakan tenaga kerja Indonesia. Kita minta TKA China dipulangkan, papar Salim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Kabar China meminta Indonesia menyetop pengeboran migas di Laut Natuna diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan. Menurut informasinya, China telah mengajukan protes diplomatik tersebut kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia.
"Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami. (Surat itu) sedikit mengancam, karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda nine-dash line mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut," ungkap Farhan seperti dikutip dari Reuters, Kamis (9/12/2021).
Kendati begitu, menurut Farhan, Pemerintah Indonesia memilih diam terhadap permintaan dari Negeri Tirai Bambu itu. Sikap diam diambil karena tidak mau isu ini berujung menjadi insiden diplomatik.
Baca Juga: Penyusunan APBN 2025 Tak Libatkan KPK, Anggaran Makan Siang Gratis Tak Diawasi?
Reporter: Jeni Maulidina
Editor: Amrizal
Editor : Pahlevi
