Tak Hanya Buruh, PMII Sidoarjo dan Mahasiswa Umsida Ikut Demo Desak Pemerintah Cabut Kenaikan BBM

Optika.id - Selain elemen buruh yang hari ini turun ke jalan, di sejumlah wilayah. Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo, juga menggelar aksi di depan kantor DPRD Sidoarjo menolak kenaikan harga BBM.

Dalam aksinya mereka membentangkan sejumlah spanduk dan poster berisi kecaman atas kebijakan pemerintah yang tak merakyat. Mereka membawa dua mobil komando. Mereka menyatakan, bahwa kenaikan harga BBM itu harus dibatalkan, karena dampak dari kenaikan harga BBM sangat menyulitkan kehidupan masyarakat kecil.

Baca Juga: 8 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Beri 19 Catatan!

Ifan Alexander Ketua Umum PMII Sidoarjo juga menegaskan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Karena kenaikan harga itu tidak pro dengan rakyat kecil.

"Kami mewakili dari masyarakat di Sidoarjo menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Karena kenaikan harga BBM hanya merupakan kepentingan elit politik," kata Ifan di depan kantor DPRD, Selasa (6/9/2022).

Meski pemerintah akan memberikan bantuan sosial akibat kenaikan BBM, namun dikhawatirkan tidak tepat sasaran.

"Dari pengalaman sebelumnya, bahwa bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Masih banyak masyarakat kecil yang tidak mendapatkan bantuan itu. Dari skema pemberian bansos, yang kurang tepat sehingga banyak masyarakat kecil yang banyak tidak mendapatkan bantuan itu," tandas Ifan.

"Kami dari mahasiswa Sidoarjo pada intinya menolak keras kenaikan harga BBM, pemerintah segera membatalkan harga kenaikan BBM," imbuh Ifan.

Alfan Ali Putra, Koordinator aksi dari Umsida Sidoarjo juga menyuarakan hal senada. Mereka mendesak pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM. Yang tidak pro dengan rakyat dan dinilai sangat menyengsarakan rakyat kecil.

Baca Juga: Anggap Kebijakan Pemerintah Tak Berpihak ke Rakyat, Aliansi Mahasiswa UPN Jawa Timur Geruduk Kantor Gubernur Jatim

Alfan menjelaskan pemerintah memberikan bantuan tunai dampak dari kenaikan harga BBM itu tidak relevan. Karena dengan program itu memberikan kesempatan adanya tindakan korupsi.

"Percuma adanya bantuan langsung tunai itu tidak tepat sasaran. Selain itu akan jadi ajang mereka yang akan melakukan korupsi," jelas Alfan.

Ratusan mahasiswa itu sempat akan memasuki area gedung DPRD. Namun upaya itu gagal karena dihalangi aparat. Namun akhirnya diizinkan memasuki halaman DPRD Sidoarjo.

Setelah itu mereka ditemui Ketua DPR Sidoarjo dari Partai PKB Muhammad Usman. Usman mengaku bahwa pihaknya akan menampung aspirasi mereka. Setelah mendapatkan penjelasan dari Ketua DPRD, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.

Baca Juga: Wagub Emil Janji Tindak Lanjuti Tuntutan Buruh, Soal Penolakan Kenaikan Harga BBM Hingga UMK

Reporter: Jenik Mauliddina

Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi