Merunut Kontroversi Kinerja KPU, Wajah Pemilu 2024 Bakal Suram?

Optika.id - Sederet dugaan kecurangan mewarnai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak lama setelah tahapan awal penyelenggaraan Pemilu 2024 baru saja dimulai.

Berbagai dugaan kecurangan merebak sejak tahapan verifikasi peserta pemilu dan tahapan penetapan peserta pemilu oleh KPU. Lebih lanjut, Hasyim Asyari selaku Ketua KPU baru-baru ini dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait tindakan asusila.

Mundur ke belakang, dugaan kecurangan KPU sebagai pihak penyelenggara pemilu mencuat diawali dengan gugatan sengketa terhadap KPU yang dilayangkan oleh Partai Ummat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). selanjutnya, KPU kembali diduga melakukan kecurangan yang dilaporkan oleh sembilan partai politik yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Melawan Political Genoside (GMPG).

Kesembilan parpol tersebut antara lain Partai Pemersatu Bangsa, Kedaulatan, Masyumi, Pandai, Perkasa, Berkarya, Republik Satu, Reformasi, dan Prima. Mereka secara serentak melaporkan Ketua KPU Hasyim Asyari ke DKPP terkait dugaan penyalahgunaan jabatan danwewenang serta pelanggaran moral.

GMPG juga mengendus indikasi KPU dalam menjegal partai-partai tertentu, khususnya partai baru, agar tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 dalam proses pendaftaran parpol. Selain itu, KPU juga meloloskan sejumlah partai sebagai peserta pemilu kendati parpol tersebut gagal dalam tahap verifikasi.

DKPP banyak menampung aduan mengenai kinerja KPU. Selain laporan terkait dugaan kecurangan verifikasi partai dan tindak asusila, DKPP turut menerima aduan perihal proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwascam yang dinilai bermasalah.

Terkait masalah tersebut, Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan hingga saat ini pihaknya sudah menerima puluhan aduan dari berbagai daerah.

Sekarang ada sekitar 40 pengaduan yang masuk dari berbagai daerah. Akan kita tangani sesuai dengan urutan, kata Heddy dalam keterangannya, Senin (26/12/2022).

Menurut Heddy, sebagian besar laporan tersebut berkaitan dengan rekrutmen Panwascam oleh Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota, disusul aduan tentang rekrutmen PPK yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota.

Terkait laporan dugaan tindak asusila berdasarkan pengakuan Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni atau Wanita Emas, Heddy mengaku pihaknya menerima laporan tindak asusila tersebut dan siap menindaklanjutinya.

Terbaru, mencuat isu skenario KPU yang bakal memenangkan Ganjar Pranowo-Erick Thohir menjadi pasangan presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 yang diembuskan oleh Hasnaeni. Isu skenario itu disebut-sebut Hasnaeni dari pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari.

Dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden RI itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir, kata Hasnaeni dalam sebuah tayangan video yang beredar pada Sabtu (24/12/2022).

Lebih lanjut, si Wanita Emas tersebut mengklaim mempunyai bukti kuat atas pernyataan orang nomor satu di KPU RI tersebut. Namun, Hasnaeni menyebut jika Hasyim ngeles dan berdalih bahkan mengingkari buktinya, dia lepas tangan.

Tapi kalau dia ngeles dan mengingkari itu saya tidak tahu. Bisa bisa bisa (dibuktikan) ya nantilah dibuktikan, tuturdia.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terkait pengakuan dari Hasnaeni tersebut, Ahmad Yani selaku Ketua Umum Partai Masyumi mengaku tidak begitu kaget dengan hembusan skenario pemenangan Ganjar - Erick. Pasalnya, hal tersebut sudah menjadi rahasia publik. Menurutnya, hembusan skenario itu ke publik merupakan penegasan bahwa memang ada intervensi politik terhadap KPU.

Itu penyataan Hasnaeni yang didapat dari pembicaraan yang begitu intens dengan Hasyim Asyari. Ini sudah jadi pengetahuan publik. Jadi jangan heran lah, ujarnya kepada Optika.id, Selasa(27/12/2022).

Dia juga menyebut bahwa skenario itu merupakan kejahatan demokrasi. Dia menegaskan bahwa KPU sudah rusak kredibilitasnya serta sudah tidak dapat dipercaya lagi.

Banyaknya isu tak sedap tentang dirinya tidak menggoyahkan Hasyim. Sampai saat ini, Hasyim Asyari tidak terlalu banyak berkomentar soal pelaporan atas dirinya ke DKPP. Dia mengaku akan mengikuti perkembangan laporan tersebut dan menghormati hukum.

Wajah KPU yang tercoreng ditambah kinerjanya yang carut marut di tahapan awal penyelenggaraan pemilu dan diwarnai berbagai dugaan kecurangan hingga dugaan pelanggaran moral berupa tindak asusila yang dilakukan ketua KPU, patut dipertanyakan bagaimanakah wajah Pemilu 2024 mendatang?

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), R. Siti Zuhro angkat suara soal KPU periode 2022 - 2027. menurutnya, KPU harus mampu menunjukkan kepada publik profesionalismenya dalam mengelola semua tahapan pemilu.

Tak hanya Ketua KPU, Siti Zuhro juga menuntut para komisioner KPU harus membuktikan bahwa mereka mempunyai integritas dan kejujuran sehingga kepercayaan publik kepada KPU tidak luntur. Menurutnya, sangat berbahaya apabila komisioner KPU tidak dipercaya oleh publik lagi atas dampak pemberitaan-pemberitaan negatif.

Apalagi, menurut pengamat politik senior ini carut marut KPU tersebut baru memasuki tahap awal pendaftaran parpol namun sudah menuai keributan. Kasus-kasus tersebut akan akumulatif apabila masalah pendaftaran parpol tidak diberikan solusi yang memadai dan tuntas.

KPU harus menuntaskan persoalan dugaan kecurangan yang sedang digugat saat ini,terrmasuk isu dugaan pelanggaran etika terhadap personel komisioner yang kasusnya sudah dilaporkan ke DKPP, ujarnya ketika dihubungi, Senin (26/12/2022).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)KhoirunnisaNur Agustyati menegaskanbahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah mendorong KPU untuk transparan mengenai data-data verifikasi parpol, sehingga bisa menjawab polemik yang selama ini muncul.

Salah satu munculnya kecurigaan adalah karena tidak dibukanya tahapan verifikasi ini secara detail, kata Khoirunnisa kepada Optika.id, Selasa(27/12/2022).

Kemudian, Khoirunnisa menjelaskan bahwa terkait munculnya dugaan berbagai kecurangan ini perlu diusut secara tuntas agar polemik ini tidak berlarut-larut dan mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu.

Editor : Pahlevi