Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat: Harusnya Presiden Copot Menteri Berkinerja Buruk!

Optika.id - Isu terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju mengemuka. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, isu tersebut sedianya dijadikan momentum evaluasi oleh pemerintah. Secara objektif, kata dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya mencopot menteri-menteri berkinerja buruk dan kerap dikritik oleh rakyat.

Baca Juga: Partai Demokrat Tegaskan Isu Reshuffle Oligarki Tak Goyahkan Koalisi Perubahan

Butuh menteri yang kompeten, profesional, ahli, yang bisa bekerja. Menteri yang terbukti gagal harusnya dievaluasi, kata Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, Sabtu (31/12/2022).

Namun faktanya, menteri-menteri yang jadi sasaran kritik rakyat masih dipertahankan pemerintah. Salah satu menteri yang banjir kritikan namun masih kokoh di pemerintahan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah masih sebatas mengakomodir kepentingan politik semata pada reshuffle kabinet.

Sri Mulyani masih dipakai sudah dua periode Jokowi. Itu artinya, logika kekuasaan berbeda dengan logika rakyat, kata Ujang.

Sinyal Reshuffle

Sebelumnya, Presiden Jokowi terus memberikan sinyal atas bakal adanya pergantian para menteri (reshuffle). Sejumlah spekulasi bermunculan atas pergantian para menteri tersebut.

Disebut-sebut jika partai NasDem ialah partai yang paling terancam kena pergantian. Hal ini disebabkan partai besutan Surya Paloh sudah lebih dahulu memajukan calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024 mendatang.

Di pemerintahan Jokowi saat ini, ada tiga menteri asal Partai NasDem yang menduduki jabatan cukup strategis, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), Muhammad Ramli Rahim, menilai Surya Paloh sebagai Ketua Umum tentu memikirkan matang seluruh resiko atas kebijakan politik yang diambil, karena mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres Pilpres 2024.

"NasDem mendukung Anies seperti mengambil risiko. Saya yakin Surya Paloh beserta seluruh jajarannya sudah memikirkan matang apapun risiko ke depan yang bakal terjadi," kata Ramli dalam keterangannya, Sabtu (31/12/2022).

NasDem pun sedang ancang-ancang membentuk koalisi perubahan yang di dalamnya terdapat partai oposisi pemerintah saat ini, yakni PKS dan Demokrat.

"Dalam setiap keputusan selalu ada konsekuensinya. Reshuffle itu salah satu konsekuensinya," sambung Ramli.

Jokowi, lanjutnya, tentu tak ingin gegabah dan masih menghitung untung ruginya apabila NasDem didepak dari kabinet. Keberadaan NasDem di koalisi adalah untuk mendukung Jokowi, bukan presiden setelah Jokowi.

Mantan Ketua Umum IGI (Ikatan Guru Indonesia) ini mengatakan jika melihat ke belakang, hampir tidak ada presiden yang mengurusi calon presiden berikutnya.

"Baru kekinian, ada presiden yang kelihatannya cukup repot mengurus calon presiden selanjutnya. Selama menjabat hampir 10 tahun, Jokowi melakukan reshuffle bukan berdasarkan parameter kinerja. Misalnya, Anies Baswedan yang diberhentikan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," tandasnya.

Ramli menyebut, berdasarkan presepsi publik, Anies selalu berada di tiga besar. Perencanaannya berjalan baik begitu pun penataannya dinilai bagus. Saat itu Ramli menjabat sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia, baik guru, praktisi pendidikan, akademisi semua mengatakan kinerja Anies tidak bermasalah.

"Jadi menurut saya Anies kena reshuffle bukan karena kinerjanya buruk. Malah ada menteri yang kinerjanya tidak jelas tapi tetap dipertahankan. Jadi reshuffle selama Jokowi tidak berkaitan dengan kinerja, tapi murni politik. Kecuali karena menterinya tersangkut kasus hukum. Itu kan persoalan integritas, bukan kinerja," tukasnya.

PDIP Serang NasDem

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto turut berkomentar soal isu reshuffle yang diduga hanya menyasar menteri dari Partai NasDem.

Selain itu, ada politisi PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang meminta dua menteri dari NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya untuk bisa dievaluasi.

Baca Juga: Di Tengah Wacana Reshuffle, Prabowo Dipanggil ke Istana

Selaras dengan ucapan Djarot, Hasto mengatakan Mentan Syahrul Yasin Limo memang layak dengan diganti. Meskipun reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

Hasto menyebutkan alasannya memilih Mentan dievaluasi karena inflasi pangan yang terjadi.

"Beberapa tahun terakhir terjadi inflasi pangan secara terus-menerus," ujar Hasto dalam jumpa pers Refleksi Akhir Tahun 2022 PDIP yang dilaksanakan secara daring, Jumat (30/12/2022).

Dia menambahkan bahwa Presiden Jokowi sudah menciptakan landasan kemajuan yang luar biasa.

Kata Hasto, pembangunan yang tadinya sangat Jawa sentris sudah beribah menjadi Indonesia sentris pada kepemimpinan Jokowi.

"Para menteri seharusnya dalam napas yang sama," ungkap Hasto.

Lantas menurutnya, pernyataan Djarot mengenai Mentan Syahrul Yasin Limpo layak dievaluasi merupakan sikap resmi partai.

Politikus asal Yogyakarta itu menegaskan penilaian Djarot tersebut didasarkan pada hal fundamental untuk mengatasi ancaman krisis pangan.

"Itu paling elementer," kata Hasto.

Hasto lalu menyampaikan bahwa Mentan Syahrul sempat membuat pernyataan soal rencana ekspor beras ke Tiongkok. Oleh sebab itu, Hasto menilai Mentan Syahrul tak mampu membaca data.

"Ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan," imbuhnya.

Baca Juga: Jika Merasa Ada yang Kurang Baik, Wapres Pastikan Ada Reshuffle

Hasto menegaskan bahwa PDIP selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah yang kontraproduktif.

"Ini juga catatan bagi presiden, apakah itu akan membawa konsekuensi bagi reshuffle," ucap Hasto.

Saling sindir sesama partai koalisi pemerintah mulai muncul menjelang tahun 2023. Terlebih usai keluarnya pernyataan kader PDIP yang meminta Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi menteri dari Partai Nasdem di kabinet.

NasDem Tantang PDIP

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago justru menantang PDIP untuk adu prestasi kadernya yang berada di Kabinet Indonesia Maju.

"Mau adu prestasi menteri dari Nasdem? tantang Irma dalam keterangannya, Sabtu (31/12/2022).

Selain menantang adu prestasi, Irma kemudian menyindir PDIP, bahwa tidak ada satupun kader Partai Nasdem yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbeda dengan menteri PDIP yakni Juliari Batubara yang pernah diciduk lembaga antirasuah karena korupsi bantuan sosial (bansos).

Hati hati, menteri Nasdem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara! sindir Irma.

Yang kedua enggak usah jauh jauh, bicara prestasi, coba check bantuan sosial jumlahna triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pendemi! demikian Irma.

Diketahui, Jokowi telah melakukan reshuffle sebanyak tujuh kali selama hampir 10 tahun menjabat presiden. Periode pertama sebanyak empat kali reshuffle dan periode kedua tiga kali reshuffle.

Editor : Pahlevi