Optika.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa ia akan tetap cawe-cawe dalam urusan Capres 2024, sekalipun telah dikritik banyak pihak sebelumnya. Kata Presiden Jokowi, cawe-cawe tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam transisi kepemimpinan nasional. Ini sangat sulit diterima oleh akal sehat maupun hati nurani.
Baca Juga: Guru Besar UGM Prediksi Jokowi Kembali Cawe-Cawe di Pilkada
Pertama, karena Presiden Jokowi adalah seorang Presiden, kepala pemerintahan Republik Indonesia. Maka cawe-cawenya akan jelas mengacaukan netralitas seluruh jajaran pemerintahan di bawah nya, mulai dari pusat hingga daerah.
Cawe-cawe di sini akan diterjemahkan sebagai bentuk instruksi kepada seluruh jajaran pemerintah agar mengerahkan semua sumber daya negara, baik personil maupun materil, untuk kemenangan salah satu Capres. Dan ingat, Presiden Jokowi juga memegang kekuasaan tertinggi atas TNI/POLRI, duta-duta besar dan konsul. Kita tidak meragukan netralitas TNI yang sama-sama kita cintai ini, tapi faktanya hingga hari ini beberapa posisi di pusat dan daerah diisi oleh pejabat TNI/Polri yang masih aktif.
Jangan sampai iming-iming posisi birokrat seperti ini menghidupkan kembali dwifungsi TNI dan menghilangkan netralitas.
Kedua, keberpihakan terhadap Ganjar Pranowo dan Prabowo, dan ketidakberpihakan terhadap Anies Baswedan telah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dengan cara-cara yang jauh dari nilai-nilai moral itu sendiri. Publik sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa diganggunya Partai Demokrat dan Nasdem dengan berbagai cara yang menggunakan kekuasaan, ditambah kasus Formula E, adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan dan untuk memuluskan rencana dua pasangan calon saja dalam Pilpres 2024.
Ketiga, keberpihakan terhadap Capres tertentu tersebut semakin kentara didorong oleh kepentingan Jokowi untuk melanjutkan proyek-proyek jutaan dolar yang telah dimulai. Kita tahu investasi pada proyek-proyek besar tersebut sebagian besar datang dari China, yang jelas butuh kepastian setelah 2024.
Tekanan China terhadap Jokowi ini lah yang menjadi salah satu pendorong Jokowi untuk tiga periode. Jika tidak berhasil, maka skenario all presidents men, harus dijalankan. Skenario di mana semua pasangan calon merupakan orangnya Presiden ini, yang dalam hal ini diwakili oleh Ganjar Pranowo dan Prabowo, sekali lagi dibuat untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek tersebut.
Jadi, alih-alih sebagai bentuk kewajiban moral demi kepentingan bangsa, cawe-cawe Presiden Jokowi dalam urusan Pilpres 2024 justru sangat jauh dari nilai-nilai moral. Jika dibiarkan, hal tersebut dapat menghancurkan demokrasi dan memecah belah bangsa. Ditambah Presiden Jokowi yang tak lagi merdeka karena tersandera oleh tekanan asing, Indonesia bisa jadi sedang menghitung hari.
Baca Juga: Jokowi Buka Suara Soal Dirinya Disebut Cawe-Cawe dalam Kabinet Prabowo-Gibran
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakyat Yang Menentukan
Melihat konstelasi pemerintahan dan politik nasional saat ini, saya agak pesimis akan ada otoritas atau kekuatan politik yang bisa dan mau menghentikan cawe-cawenya Presiden Jokowi tersebut. Tapi di dalam negara demokrasi, sejatinya kekuatan utama ada pada rakyat, bukan pada presiden. Maka, rakyatlah penentunya.
Perihal tiga periode, rakyat lah yang menentukan, bukan Jokowi. Tentang siapa saja bakal Capres yang akan maju, rakyat pula yang menentukan, bukan Jokowi. Masa depan Indonesia, rakyat Indonesia lah yang menentukan, bukan Jokowi.
Maka sekarang ini lah saat nya kita segenap rakyat Indonesia untuk sadar. Yang pertama, sadar bahwa kita adalah rakyat yang berhak penuh atas negara Republik Indonesia. Kedua, lewat mekanisme Pemilu setiap 5 tahun sekali, kita memilih wakil rakyat, kepala daerah, hingga Presiden. Rakyat memberi mandat kepada mereka semua untuk saling bersinergi, menggunakan segenap sumber daya manusia dan alam untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan pribadi apalagi kepentingan asing. Ketiga, dengan demikian, sadar bahwa rakyatlah yang bebas menentukan masa depan Indonesia, bukan Presiden, dan bukan pula elit-elit partai politik.
Baca Juga: Jokowi Gelisah, Parpol Kalah Harus Solid Bentuk Oposisi
Untuk itu, mari bersatulah semua rakyat Indonesia. Dengan pertolongan Allah Swt, kita dapat menentukan masa depan negeri yang kita cintai ini, merdeka dan bebas dari tirani. Mari kita sebarluaskan kepada semua, rakyat lah yang menentukan, bukan yang lain.
Kita punya hak penuh untuk mengatakan salah kepada mereka yang telah kita beri mandat, termasuk Presiden. Jika setelah diperingatkan berkali-kali masih juga tidak menghiraukan, maka dengan terpaksa, rakyat akan turunkan Presiden Jokowi. Seperti 25 tahun yang lalu, rakyat yang muak, menurunkan Presiden Soeharto.
Oleh: Ridho Rahmadi (Ketum Partai Ummat)
Editor : Pahlevi
