PDIP dan Demokrat Sudah Bertemu, Pengamat: Hubungan SBY dan Mega Mulai Mencair

Optika.id - Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam menyebut pertemuan PDI Perjuangan dengan Demokrat menandakan bahwa hubungan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri sudah mulai mencair.

Baca Juga: Ini Kata PDIP Soal Pelegalan Politik Uang di Pemilu

Relasi yang selama ini beku efek dari hubungan personal yang tidak harmonis antara Pak SBY dan Bu Mega akan memasuki babak baru, kata Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC) pada Optika.id, Rabu (14/6/2023).

Dia menuturkan, dibalik wacana pertemuan PDIP dengan Demokrat ini pastinya akan mediator yang cukup kuat. Sebab, jelang Pemilu 2024, kedua elite partai itu belum pernah bertemu.

Pasti ada orang-orang kuat yang bisa meyakinkan Pak SBY dan Bu Mega, ucapnya.

Dia berpendapat bahwa kedua partai itu akan bertemu. Selain itu, dapat diyakini bahwa pertemuan tersebut akan membahas hal-hal yang menyangkut Pilpres.

Jelas ada agenda baru yang ingin dibangun mengingat para elitePDIP enggak akan mengambil sikap ini tanpa restu dari Bu Mega, tandasnya.

Ubah Peta Politik

Selain itu, menurut Wakil Rektor UTM ini, pertemuan antara elite PDIP dengan Partai Demokrat akan ubah peta politik yang saat ini berjalan. Selain itu, pertemuan kedua partai besar itu juga dipastikan akan mengejutkan para elite politik lainnya.

Pertemuan elite PDIP dan Demokrat ini jika terjadi sungguh akan mengejutkan, mengagetkan dan potensial bisa melahirkan perubahan besar dalam landscape kontestasi politik menuju 2024, katanya.

Jika itu terjadi maka situasi politik akan kian mencair dan dinamis termasuk dalam pembentukan koalisi 2024, tambahnya.

Dia mengatakan, pertemuan antara PDIP dengan Demokrat sebagai pertanda bahwa hubungan Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri sudah mulai mencair.

Minimal relasi yang selama ini beku efek dari hubungan personal yang tidak harmonis antara Pak SBY dan Bu Mega akan memasuki babak baru, tandasnya.

Bisa Bubarkan Koalisi Perubahan

Sementara itu, pengamat politik, Ari Nurcahyo, menyambut positif rencana pertemuan itu. Namun, ia mengingatkan, ini bisa berdampak buruk jika cuma dimanfaatkan untuk membubarkan poros Koalisi Perubahan atau menarik Partai Demokrat.

"Itu akan menjadi preseden yang buruk untuk demokrasi ke depan. Jadi, tiga capres ini memang selayaknya maju sebagai capres, nanti tinggal bagaimana cawapresnya dengan poros dari koalisi partai masing-masing," kata Ary seperti dikutip Optika.id dari akun Twitternya, Rabu (14/6/2023).

Direktur Eksekutif Para Syndicate ini merasa, jika pertemuan ini akhirnya jadi manuver PDIP menggagalkan Anies, PDIP dan Demokrat cuma berpikir pendek. Mereka tidak berpikir kemaslahatan demokrasi ke depan.

Padahal, Ary berpendapat, pemilu itu malah seharusnya jadi pengadilan politik. Apalagi, untuk peta Pilpres 2024, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berada dalam status quo atau berkomitmen melanjutkan Jokowi.

Sedangkan, Anies Baswedan oposisi, non status quo, mengusung perubahan dan menjadi antitesa Jokowi. Menurut Ary, itu malah bagus karena tidak semua capres-capres yang maju harus 'all Jokowi men' di Pilpres 2024.

"Kalau semua all Jokowi men negara ini tidak belajar bagaimana mengelola perbedaan, demokrasi kita tidak melihat perbedaan itu penting, tapi kita diselesaikan dengan cara-cara demokratis yaitu melalui pemilu," ujar Ary.

Baca Juga: PDIP Tugaskan Ganjar untuk Pemenangan Pilkada Serentak

Meski begitu, ia turut melihat sisi positif dari pertemuan ini, baik untuk PDIP, Partai Demokrat dan untuk Pemilu 2024. Artinya, kontestasi Pemilu 2024 nanti benar-benar bisa dijadikan sarana integrasi bangsa.

Apalagi, Puan Maharani sudah menyampaikan komentar yang bagus terkait ini yaitu ada saatnya kita bersaing ada saatnya kita bersanding. Ini turut mendapatkan energi positif jika melihat sikap terbuka dari AHY.

"Ada pesan kebangsaan, pesan persatuan, parpol harus saling berdialog, bersilaturahmi, walau sudah punya capres masing-masing, koalisi masing-masing, membuka dialog, tapi tetap menghormati etika politik," kata Ary.

Pernyataan PDIP

Selain itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi Djarot Saeful Hidayat mengatakan pertemuan pihaknya dengan Partai Demokrat bukan untuk membahas peluang duet Ganjar Pranowo dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pak AHY kan sudah ada dalam koalisi perubahan, ya sudah kita persilakan (untuk bergabung dengan PDIP). Kita tidak mengarah ke situ (duet Ganjar-AHY)," ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/6/2023).

Namun, kata Djarot, pihaknya tetap mempersilakan Demokrat bergabung untuk itu mengusung Ganjar meskipun sudah berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Monggo silakan saja, itu adalah hak, otonomi partai masing-masing," ujarnya.

Djarot menegaskan bahwa PDIP tidak mengenal koalisi. Menurutnya, partai moncong putih itu hanya ingin kerja sama politik.

Baca Juga: Sampai Kini, PDIP Masih Belum Tentukan Posisi Pemerintahan

"Karena sistem pemerintahan kita sistem presidensial bukan sistem parlementer sehingga tidak ada oposisi koalisi, sehingga kita sebut kerja sama politik," katanya.

Djarot mengakui AHY memiliki prestasi untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar. Di sisi lain, ia juga menyebut ada tokoh perempuan yang berpeluang mendampingi Ganjar di Pilpres 2024.

Seperti Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yenny Wahid, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Mas AHY juga punya prestasi, kemudian untuk perempuan juga dibuka peluang. Monggo, silakan. Misalnya kalau perempuan, Mbak Yenni Wahid dan Ibu Khofifah," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku belum ada pembicaraan formal soal kemungkinan bekerja sama di Pilpres 2024 dengan Partai Demokrat.

Menurutnya, pertemuan dirinya dengan Sekjen Demokrat Teuku Riefky pada Minggu (11/6/2023) malam merupakan tahap awal dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai.

"Terkait dengan kontestasi pemilu 2024 apakah mau bergabung atau tidak, kami belum sampai ke sana, dalam pengertian pembicaraan formal antara kedua partai. Jadi kita tunggu tahapan-tahapannya," kata Hasto di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Hasto mengatakan pihaknya masih mengatur waktu pertemuan antara Puan dengan AHY.

"Nanti ada pertemuan lebih lanjut antara Mbak Puan dan Mas AHY sehingga dari situ lah komunikasi terbangun, ada mekanisme, ada contact person antara kedua partai, sehingga paling tidak dengan dialog dan komunikasi kalau ada persoalan itu dicari suatu titik temu," ucapnya.

Editor : Pahlevi