Banyak Napi Eks Korupsi Maju Caleg, Moralitas dan Kaderisasi Parpol Dipertanyakan

Optika.id - Komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia terbilang cukup rendah. Tak hanya itu, partai politik yang seharusnya bisa tegas terhadap kadernya yang korupsi pun dibuat keder. Hal ini dibuktikan dengan beberapa parpol yang kembali mengusung calon yang merupakan mantan narapidana korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengaku tidak heran dengan banyaknya parpol yang mengusung mantan narapidana korupsi. Menurutnya, hal tersebut sudah bukan barang baru apabila didasarkan pada persepsi penilaian publik terhadap partai yang merupakan lembaga terkorup.

Itu penilaian masyarakat yang objektif yang dipotret oleh survei. Maka dari situlah muncul persoalan berikutnya karena dari partainya sendiri dianggap korup, maka tidak heran jika partai itu menyuguhkan dan menghadirkan caleg yang korupsi juga atau mantan eks korupsi, kata Ujang, kepada Optika.id, Senin (16/10/2023)

Sudah tidak aneh lagi, sambungnya, jika parpol menyokong mantan napi korupsi kembali menjadi calon legislative (caleg) di partainya masing-masing. Dia menegaskan fenomena tersebut menunjukkan degradasi moralitas atau penurunan dalam perubahan tata kelola di tubuh parpol tersebut.

Ini adalah pola umum parpol yang tidak mau berubah. Tidak mau institusi bersih karena tahu bahwa parpol itu tempatnya para politisi tadi sebagian juga orang terpidana korupsi, ujarnya.

Padahal, apabila ditilik lebih jeli dan mendalam, Ujang menilai dalam tubuh parpol tersebut juga memiliki figure lain atau orang-orang hebat di dalamnya. Akan tetapi, lagi-lagi hal tersebut tidak diindahkan oleh masing-masing parpol dan tidak memperoleh sokongan dana.

Ujang juga menegaskan bahwa masuknya kembali nama-nama mantan narapidana korupsi yang jelas-jelas dinyatakan bersalah dalam bursa caleg di 2024, apabila dilihat dari sisi moralitas, jelas jauh dari nilai-nilai keadaban. Akan tetapi, dia mengaku sudah tidak heran lantaran melihat fakta bahwa di tubuh parpol sendiri persoalan etika dan moral dikesampingkan.

Yang dikedepankan adalah kepentingan pragmatis, mungkin uang atau ingin menang. Jadi banyak orang hebat, tetapi parpol ini tidak mau mendukung calon anggota legislatif, kemudian yang justru dihadirkan adalah eks napi koruptor itu, jelasnya.

Alhasil, kondisi di atas tentu harus dikritisi bersama karena parpol masih melakukan pola-pola serupa dan imbasnya akan buruk di kemudian hari. Dalam hal ini, kata Ujang, parpol tidak menunjukkan iktikad baik untuk melakukan perubahan, perbaikan, modernisasi, kaderisasi dan tidak ada reformasi di tubuh parpol masing-masing. Ujang mengamati bahwa selama ini kaderisasi yang dilakukan parpol hanya sebatas formalitas, kamuflase, dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal tersebut, tegas Ujang, adalah sebuah bagian dari konspirasi dan kegagalan kaderisasi yang disengaja.

Alasannya yakni, parpol secara sengaja tidak membangun kaderisasi yang bagus, siap, dan baik untuk bisa mempersiapkan kader unggul. Di sisi lain, sistem pemilu Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh politik uang. Maka dari itu, yang dihadirkan untuk rakyat adalah orang-orang yang memiliki uang dan sanggup membayar mahal.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sisi lain, dia melihat jika persoalan kaderisasi sebenarnya sudah dilakukan di masing-masing parpol. Misalnya, PDIP dengan sekolah partainya, Partai Golkar dengan institute nya, dan Partai Nasdem dengan Akademi Bela Negaranya.

Fungsi pendidikan politik, kan, dekat dengan partai dan mau mendidik masyarakat gimana kalau akhirnya pilihan-pilihan mereka lebih praktis dan jangka pendek dan mengabaikan moralitas, pungkasnya.

Sebagai informasi, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan menyebut jika pihaknya merinci setidaknya ada 24 nama mantan narapidana koruptor yang maju menjadi caleg. Berdasarkan daftar caleg mantan napi korupsi yang dihimpun oleh ICW antara lain Heru Baelanu yang berasal dari Partai Golkar dan mencalonkan diri sebagai DPRD Kabupaten Dapil Pandeglang 1. Kemudian Dede Widarso dari Golkar yang maju sebagai DPRD Kabupaten Dapil Pandeglang 5.

Adapun yang maju sebagai DPRD Provinsi di Dapil Maluku Utara 4 adalah Husen Kausaha yang berasal dari Partai Gerindra. Kemudian dari PPP ada Ferizal yang maju sebagai DPRD Kabupaten di Dapil Belitung Timur 1. Dari Gerindra, ada Mirhammuddin yang mencalonkan diri sebagai DPRD Kabupaten di Dapil Belitung Timur 3.

Masih berasal dari Gerindra, ada Alhajar Syahyan yang maju DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4. Dari PKB, ada Yohanes Marinus yang maju sebagai DPRD Kabupaten Dapil Ende 1. Kemudian ada Welhelmus Tahalele dari Partai Hanura yang mencalonkan diri sebagai DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 3. Selanjutnya masih dari Hanura yakni Warsit yang maju DPRD Kabupaten pada Dapil Blora 3.

Lalu ada Hasanudin dari PPP yang maju DPRD Kabupaten Dapil Banjarnegara 5. Kemudian dari Demokrat ada Bonar Zeitsel Ambarita yang maju DPRD Kabupaten pada Dapil Simalungun 4. Masih dari Demokrat ada Rahmanuddin DH yang menjadi caleg untuk DPRD Kabupaten Dapil Luwu Utara 1. Dari Demokrat lagi ada Polman Sinaga yang maju caleg pada DPRD Kabupaten Dapil Simalungun 4.

Beranjak ke PDIP yang mengusung Mad Muhizar sebagai caleg DPRD Kabupaten Dapil Pesisir Barat 3. Kemudian Perindo yang mengusung Zulfikri sebagai DPRD Kota Dapil Pagar Alam 2. Dari Hanura ada Joni Kornelius Tondok yang maju sebagai DPRD Kabupaten pada Dapil Toraja Utara 4.

Yang mengejutkan, Partai Buruh juga mengusung Yuridis sebagai caleg DPRD Kabupaten dapil Indragiri Hulu 3. Muhammad Zen dari PKS yang maju DPRD Kabupaten Dapil Ogan Komering Ulu Timur 1. Eu K Lenta dari fraksi Golkar yang mencalonkan diri sebagai DPRD Kabupaten Dapil Morowali Utara 1. Selanjutnya dari PBB yang mengusung Nasrullah Hamka sebagai DPRD Provinsi Dapil Jambi 1. Syaifullah Nasdem yang diusung Nasdem sebagai caleg DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Bangka Belitung 1 dan terakhir, Rommy Krishnas dari Golkar sebagai caleg DPRD Kota Dapil Lubuk Linggau 3.

Editor : Pahlevi