Optika.id - Masalah yang terulang kembali tiap tahunnya adalah masalah kenaikan harga beras. Kendati merupakan permasalahan yang berulang, namun pemerintah tidak kunjung menemukan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah pangan ini. Pun, reshuffle kabinet pun tidak menyelesaikan masalah, nyatanya, ganti menteri pun kenaikan harga beras tetap selalu terjadi.
Misalnya, pada era Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Harga beras di kala dia menjabat Mendag kala itu tetap naik kendati dia mengklaim bahwa stok pangan aman. Akhirnya, Agus digantikan oleh Muhammad Lutfi. Lutfi bisa mengatasi harga beras, namun kala itu dia menuai sejumlah kritik lantaran terpaan isu impor beras.
Baca Juga: Pengamat Pertanian: Kenaikan Harga Beras Adalah Hal yang Anomali
Kini, masalah harga beras kembali mencuat. Winda (40) pemilik toko kelontong di daerah Bekasi bercerita bahwa harga beras selalu naik sebulan terakhir.
Kerasa kan ya, kemarin harga beras seliternya masih Rp10.000, terus naik jadi Rp11.000, naik lagi jadi Rp12.000, terus ini terakhir naik, saya jual di harga Rp13.000. ada harga yang 11 sama 12, tapi kualitasnya jelek banget. Takut orang sini enggak mau beli. Jadi saya stok kualitas bagus aja, tapi ya gitu harganya jadi Rp13.000, ujar Winda ketika ditemui, Senin (16/10/2023).
Menanggapi hal tersebut, peneliti kebijakan publik Institut for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro menilai bahwa permasalahan harga beras hingga munculnya isu impor pangan beras merupakan bukti bahwa pemerintah belum memiliki komitmen politik yang cukup kuat untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Praktik impor beras yang berulang kali terjadi menjadi gambaran kebijakan pemerintah mudah dikendali oleh aktor pemburu untung, kata Riko, Selasa (17/10/2023).
Dirinya menyayangkan tindakan pemerintah Indonesia yang masih belum optimal dalam menyediakan pangan bagi rakyatnya, terutama beras yang merupakan komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. seharusnya pemeirntah masih bisa mengoptimalkan produksi dan stok pangan karena masih ada lahan yang tersedia, disertai dengan kemajuan teknologi serta potensi pasar yang cukup besar. Riko menilai bahwa saat ini pemerintah belum sigap dalam mengelola berbagai poin tersebut secara optimal demi menjaga stok pangan.
Baca Juga: Lagi-Lagi El Nino Disalahkan Biang Kerok Harga Pangan Mahal
Kebijakan modernisasi pertanian berjalan lambat. Gagasan food estate hanya jadi slogan saja. Tidak ada wujud nyata yang berdampak, imbuhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, permasalahan stok pangan yang kian menurun tidak bisa lepas dari pembangunan pesat yang terjadi di Jawa. Padahal, lahan di tanah Jawa sendiri bagus untuk pertanian namun pemerintah malah menjadikannya sebagai proyek bangunan. Sebaliknya, pemerintah malah melakukan ekspansi pertanian di luar Jawa yang notabene belum optimal.
Dampaknya produksi beras pun menurun," paparnya.
Baca Juga: Panen Raya Sudah Dimulai, Bapanas Klaim Harga Beras Bakal Segera Turun
Dalih itulah yang dijadikan pemerintah untuk mengambil langkah pendek melakukan impor beras. Apabila pemerintah serius sekali saja dalam melakukan modernisasi pertanian, maka impor beras bisa dihindari. Sekaligus, imbuh Riko, bisa memunculkan kemandirian kebutuhan pangan nasional.
Perubahan iklim, bencana alam sampai konflik perang merupakan ancaman yang bisa terjadi kapan saja. Ketersediaan pangan harus terjaga baik. Salah satunya dnegna mandiri dalam kebutuhan pangan, tuturnya.
Editor : Pahlevi
