Optika.id - Calon Presiden (Capres) RI nomor urut 1, Anies Baswedan menilai Indeks Demokrasi Indonesia menurun. Hal itu Anies ungkapkan dalam Debat pertama Pilpres pada Selasa (12/12/2023).
Kritikan Anies itu sontak direspons Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). "Ya itu sebagai evaluasi," kata Jokowi sembari tersenyum, di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Baca Juga: Jika PDIP Bersama Anies, Pilpres 2029 Bisa Jadi Hadirkan Calon yang Kuat!
Menurutnya dalam masa pemerintahannya tidak pernah melakukan pembatasan masyarakat untuk berbicara. Bahkan ia mencontohkan dirinya juga kerap dicaci-maki oleh masyarakat.
"Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun, dalam berbicara, dalam berpendapat ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja," tegas Jokowi.
Selain itu Jokowi menjelaskan pemerintahannya juga tidak pernah melarang melakukan aksi demo. Terlihat banyaknya demo yang berlangsung setiap minggunya.
"Di Patung Kuda, di depan Istana juga demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga enggak ada masalah," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Presiden: Usai Dilantik, Pak Prabowo Milik Seluruh Indonesia!
Sebelumnya, Calon Presiden Anies Baswedan mengkritik soal indeks demokrasi Indonesia dan kebebasan bicara yang menurun dalam debat di Kantor KPU, Selasa (12/12/2023) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anies menyatakan bahwa rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini yang tidak baik dan tidak dipercaya rakyat.
"Ketika bicara demokrasi minimal 3. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara, (kedua) oposisi penyeimbang pemerintah, ketiga ada pemilu, proses pilpres yg netral transparan jurdil," kata Anies.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
"Indeks demokrasi kita menurun. Bahkan, pasal kewenangan karet kepada pengkritik misal UU ITE atau Pasal 14 UU no 1 tahun 1946 itu kebebasan berbicara terganggu," lanjutnya.
"Kedua oposisi minim, ujiannya besok bisakah pemilu netralitas. Ketiga, persoalan sekarang lebih luas dari (partai politik) parpol. Parpol perlu mengembalikan kepercayaan ini. Parpol butuh biaya biaya, ini ga pernah diperhatikan untuk kampanye parpol ada biaya sudah seharusnya dihitung benar, sehingga rakyat lihat (dan) bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Editor : Pahlevi
