Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah
Optika.id - Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak termasuk pilpres pada tanggal 14 Februari 2024. Temperatur politik sudah memanas dalam tahun politik ini termasuk munculnya permintaan dari berbagai kalangan agar pemilu 2024 nanti jauh dari praktek-praktek kecurangan. Tercoblosnya surat suara dalam jumlah ribuan di Taiwan baru-baru ini termasuk menjadi perhatian masyarakat akan dugaan kecurangan dalam pemilu/pilpres nanti.
Baca Juga: Diiming-imingi HGU 500 tahun pun Investor Belum Mau Masuk
Sehubungan dengan itu ada baiknya kita belajar dari pengalaman dua negara yang satu di Eropa satunya di Afrika yang sudah menjalankan pemilihan umum/pilpres namun memunculkan protes diseluruh negara-negara masing-atas atas dugaan kecurangan dalam pemilu itu. Negara yang saya maksud itu pertama adalah Serbia (pecahan Yugoslavia) dimana pada tanggal 30 Desember 2023 ada ribuan orang berkumpul di ibukota Serbia dalam protes terbesar selama pemilihan parlemen dan kota bulan ini, menuduh partai pemerintahan Presiden Aleksandar Vucic mendalangi penipuan dan meminta hasilnya dibatalkan. Unjuk rasa besar di Beograd tengah pada hari Sabtu mengakhiri hampir dua minggu protes jalanan terhadap penyimpangan yang dilaporkan meluas selama pemungutan suara 17 Desember yang dicatat oleh pengamat internasional juga.
Partai Progresif Serbia (SNS) yang memerintah dinyatakan sebagai pemenang pemilu dengan 46,72 persen suara, menurut hasil awal dari komisi pemilihan negara bagian. Tetapi aliansi oposisi utama, Serbia Against Violence, telah mengklaim pemilihan itu dicuri, terutama dalam pemungutan suara untuk pemerintah kota Beograd. Partai oposisi Serbia Against Violence telah memimpin protes harian sejak 17 Desember, menuntut pemungutan suara ulang. Ketegangan telah meningkat menyusul insiden kekerasan dan penangkapan pendukung oposisi pada protes akhir pekan lalu. Protes itu didukung oleh organisasi mahasiswa dan oleh inisiatif yang mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat termasuk intelektual dan aktor terkemuka yang dijuluki ProGlas, atau "pro vote". Serbia Against Violence berada di urutan kedua dalam pemilihan dengan 23,56 persen suara. Partai Sosialis Serbia berada di urutan ketiga dengan 6,56 persen.
Pihak oposisi telah menyerukan penyelidikan internasional atas pemungutan suara setelah perwakilan dari beberapa pengawas global melaporkan beberapa penyimpangan, termasuk kasus pembelian suara dan isian kotak suara.
Baca Juga: Di Tempat Saya Satu Bungkus Nasi Rp 5.000,-
Negara kedua sebagai bahan pelajaran kita adalah DR. Conggo di Afrika dimana pada tanggal 27 Desember 2023 polisi Kongo dengan keras membubarkan protes yang dilarang di ibukota Kinshasa, menyebabkan beberapa orang terluka, dan seorang pemimpin oposisi mengatakan lebih banyak demonstrasi direncanakan terhadap pemungutan suara pekan lalu. Perselisihan mengenai pemilihan presiden dan legislatif 20 Desember mengancam untuk lebih mengguncang Republik Demokratik Kongo, yang sudah bergulat dengan krisis keamanan di wilayah timur yang telah menghambat pembangunan di produsen kobalt dan mineral dan logam industri lainnya di dunia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tim dari partai oposisi mengatakan secara terpisah bahwa mereka tidak berencana untuk menggunakan saluran hukum untuk memperebutkan hasil pemilu, menegaskan bahwa lembaga-lembaga termasuk komisi pemilihan CENI dan Mahkamah Konstitusi berkomitmen untuk memberi suara yang menguntungkan penguasa.
Dari kedua kejadian di dua negara itu, isu-isu kecurangan pemilihan umum nya hampir sama dengan apayang terjadi di Indonesia ini yaitusoal isu Pembelian Suara, Kotak Suara sudah terisi, Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusinya berpihak dan menguntungkan pemerintah.
Baca Juga: Komunikasi Politik Yang Menyentuh Perasaan
Semua pihak di Indonesia ini harus mengawal dan mengawasi jalannya pemilu/pilpres 2024 nanti dan melaporkan berbagai kecurangan yang dilihatnya antara lain penggunaan program pemerintah seperti bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang diduga “di politisasi” ( misalkan “jangan memilih calon presiden tertentu karena kalau dia menang maka bantuan tunai ini akan dihentikan), kertas suara di luar negeri yang sudah dicoblos, penggunaan uang dan fasilitas negara untuk kampanye pasangan calon yang didukung pemerintah, Pembelian Suara seperti serangan fajar, pengarahan kepada anggota TNI dan Polri serta ASN dan Kepala desa untuk memilih calon yang didukung pemerintah dan berbagai bentu kecurangan lainnya.
Pemilu/Pilpres 2024 nanti harus bersih dari tindakan anarkis akibat adanya kecurangan yang bisa memecah belah bangsa ini seperti yang terjadi di negara Serbia dan DR Conggo itu.
Editor : Pahlevi
