Jakarta (optika.id) - Pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti mengatakan aksi 1998 tak mustahil kembali terjadi meski situasi saat ini belum sepenuhnya mengarah kesana. Menurut dia, aksi 1998 saat melengserkan Presiden Soeharto tak hanya dilakukan para dekan maupun rektor kampus, tapi juga para guru besar.
"Saat itu, tahun 98, bukan cuma dekan atau rektor yang turun, tapi lagi-lagi ini tidak sedikit guru besar yang memang sudah sangat senior menyatu dengan mahasiswanya," ujar Ikrar dalam Diskusi bertema "Gerakan Intelektual Kampus dan Netralitas Presiden beserta Aparatur Negara dalam Pemilu 2024" di Jakarta, Senin (5/2/2024).
Baca Juga: Isu Partai KIM Ikuti Saran Jokowi Setelah Menjabat, Pengamat Ungkap Tergantung Hubungannya!
Sementara, kondisi politik saat ini, para guru besar dari berbagai kampsu masih dalam taraf mengingatkan. Langkah ini juga dilakukan untuk mengawal dan menjaga pemilu.
"Gerakan seperti aksi 98 belum sampai kesana, karena para guru besar dan dosen itu masih pada taraf jaga pemilu," kata dia.
Baca Juga: Ikrar Nusa Bhakti: Apa yang Dilakukan Jokowi Bukan Kepentingan Rakyat
Perlu diketahui, UGM menjadi kampus pertama yang mengumumkan keresahannya terkait kondisi demokrasi Indonesia. Terkait ini, kritiknya kepada Presiden Jokowi yang seharusnya bisa menjaga wibawa seorang negarawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keresahan disampaikan UGM itu kemudian disusul oleh kampus-kampus ternama lainnya dari seluruh Republik. Semua turut meresahkan situasi politik tanah air jelang 14 Februari 2024.
Baca Juga: Ikrar Nusa Bhakti: Prabowo Tak Akan Mau Dikuasai Jokowi Setelah Terpilih
Kecurangan pemilu, kata Ikrar, masih terus terjadi di masa mendatang, aksi atau gerakan dari kalangan akademisi kampus semakin keras masih berpotensi terjadi.
"Bukan mustahil penyatuan antara dosen dan juga mahasiswa itu terjadi, yang saya maksud itu adalah gerakan-gerakan mahasiswa akan bergerak kembali," pungkasnya.
Editor : Pahlevi
