Tak Lagi Oposisi, Demokrat Merapat ke Pemerintahan Akal-Akalan Jokowi?

Surabaya (optika.id) - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai jika merapatnya Partai Demokrat ke jalur pemerintahan memiliki berbagai makna yang politis.

Pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mengonsolidasi kekuatan politik agar bisa mencegah hak angket dugaan kecurangan pemilu digulirkan di DPR.

"Masuknya AHY ini menjadi penting dan sekaligus sebagai lobi-lobi politik Jokowi terhadap Demokrat. Supaya mereka solid dan dipastikan tetap setia pada pemerintahan Jokowi dan Prabowo di periode berikutnya," ucap Dedi dalam keterangannya kepada Optika.id, Jumat (23/2/2024).

Pengangkatan AHY ini pun mengindikasikan pupusnya Jokowi untuk memperbaiki hubungannya dengan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan antara Megawati dan SBY di masa lalu buruk. Hubungan keduanya tidak harmonis sejak Pilpres 2004 silam.

"Bisa jadi Jokowi sudah tidak ada pilihan lain. Jokowi mengambil Demokrat yang kecil dibanding tidak mendapatkan sama sekali. Terlebih, (parpol-parpol pengusung Anies-Muhaimin) di Koalisi Perubahan, yakni PKB dan NasDem juga punya peluang melawan meskipun mereka anggota kabinet," jelas Dedi.

Meskipun menjadi momen akbar, nyatanya pelantikan AHY di Istana hanya dihadiri oleh segelintir menteri dari PDIP saja. Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan (KSP) tidak terlihat hadir di sana. Moeldoko pun sempat berseteru dengan AHY karena ingin mengkudeta kepemipinan AHY di Demokrat.

Kedua kubu yang pecah itu akhirnya berseteru dan saling klaim sebagai Demokrat yang sah. Konflik berakhir pada Oktober 2023 ketika Mahkamah Agung (MA) turun ke meda laga dan menolak peninjauan kembali kepengurusan Demokrat versi KLB Demokrat Moeldoko. MA menetapkan bahwa kepengurusan Demokrat AHY dianggap sah lantaran diizinkan oleh KPU untuk ikut Pemilu 2024.

Masuknya AHY ke jajaran para menteri Jokowi ini menurut Dedi bisa memicu gesekan dengan Moeldoko. Apalagi, KSP dan BPN sama-sama ditugaskan untuk memberantas mafia tanah sehingga mau tak mau keduanya harus bekerja sama. Bahkan, bukan tidak mungkin jika AHY dan Moeldoko nantinya akan berada dalam situasi yang canggung dan tidak baik.

Pencitraan, Kesan Baik, dan Rekonsiliasi Jokowi

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, menurut Analis Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, pengangkatan AHY menjadi Menteri ATR/BPN ini sarat dengan nuansa pencitraan. Jokowi ingin meninggalkan kesannya sebagai pemimpin yang mampu menyatukan berbagai kalangan dengan membangun rekonsiliasi politik di tingkat nasional pada masa akhir jabatannya.

"Supaya terwujud memori publik yang baik bahwa yang selama ini dianggap berseberangan itu bisa dirangkul demi bangsa dan negara," ujar Wasisto kepada Optika.id.

Untuk diketahui, Jokowi beberapa hari yang lalu sempat makan malam bersama dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem, Surya Paloh. Jokowi berdasarkan sejumlah analisis diketahui berupaya untuk mempreteli gerbong kekuatan politik yang potensial berkubu di kelompok oposisi.

Pasalnya, Surya Paloh merupakan tokoh sentral di koalisi parpol pengusung pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) dan disebut-sebut sebagai dalang terwujudnya pasangan AMIN yang menyebabkan AHY serta Demokrat sakit hati lantaran keinginannya tidak dituruti.

Sebagai informasi, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024) lalu.

AHY dilantik bersamaan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang baru, Marsekal Purnawirawan Hadi Tjahjanto, yang menggantikan Mahfud MD. Mahfud mundur untuk mematuhi aturan dan etika menjelang pencoblosan karena dirinya berstatus sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Editor : Pahlevi