Jakarta (optika.id) - Ketua Umum DPP Aliansi Madura Nasional Satu Hati (AMAN) H. Suli mendukung penuh langkah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, menempuh jalur hukum melalui pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) ke MK merupakan langkah yang tepat untuk mengungkap berbagai dugaan kecurangan yang masif pada Pilpres 2024 lalu.
Karena dia yakin, tanpa adanya indikasi kecurangan seperti pengerahan aparat, politisasi bansos, bahkan dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo tidak mungkin pasangan Prabowo-Gibran bisa mendapat hasil yang fantastis, mencapai 58 persen suara.
Apalagi, lanjutnya, dukungan kepada pasangan Anies-Muhaimin sendiri sangat besar yang bisa dilihat dari sambutan meriah dari masyarakat termasuk di Jawa Timur, terutama Pulau Madura, saat keduanya berkampanye.
Namun hasil pilpres yang diumumkan KPU, AMIN kalah jauh dari Prabowo-Gibran. Bahkan untuk Jawa Timur saja, Anies-Muhaimin hanya menang di Sampang dan Pamekasan, dua dari empat kabupaten yang ada di Pulau Madura.
“Kita enggak habis pikir kenapa bisa seperti itu. Kalau (pemilu) jujur dan fair, (saya) yakin Anies-Muhaimin dapat suara signifikan,” jelasnya, Sabtu, (23/3/2024).
Karena itu dia berharap para hakim MK membuka hati dan menunjukkan seorang negarawan dengan melihat “kebobrokan” pelaksanaan Pilpres 2024 kemarin. Hal ini semata untuk menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan Indonesia.
Karena Indonesia tidak maju kalau para pemimpinnya dipilih dengan cara-cara yang terindikasi penuh kecurangan.
“Semoga (hakim) MK mengabulkan gugatan (AMIN), (memutuskan) pemilu ulang tanpa Gibran sesuai tuntutan tim Anies-Muhaimin. Kita berharap pemilu nanti benar-benar akan fair tanpa ada intervensi kekuasaan,” sambung sosok pengusaha yang banyak membantu kegiatan relawan Anies-Muhaimin di Jawa Timur ini.
Terlebih, tidak hanya pasangan Anies-Muhaimin, Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga menggugat ke MK. Mestinya hal itu semakin meyakinkan para hakim MK bahwa Pilpres 2024 kemarin sangat-sangat tidak demokratis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya lihat Ganjar juga semangat (untuk menggugat ke MK),” ucapnya.
Sejalan dengan itu, dia berharap para pendukung Anies-Muhaimin tetap solid, terutama partai-partai pendukungnya. Karena itu dia menyesalkan langkah Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh yang sudah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo-Gibran. Bahkan NasDem menerima kunjungan Prabowo kemarin.
“Padahal, ini kan masih berproses di MK. Belum selesai. Kenapa begitu dia (Surya Paloh) ya. Tapi (saya) tetap optimis,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui pasangan Anies-Muhaimin melalui tim hukumnya sudah mengajukan gugatan ke MK pada Kamis dua hari lalu. Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir, mengatakan, dalam gugatan tersebut pihaknya meminta agar pilpres 2024 diulang tanpa mengikutsertakan cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka.
Karena proses pencalonan Gibran sebagai cawapres sudah bermasalah sedari awal, apalagi karena Gibran merupakan anak dari Presiden Joko Widodo yang masih menjabat. Menurutnya hal tersebut berdampak sangat luar biasa.
“Dampak ini yang kami uraikan, bagaimana fakta-fakta yang kami temukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main. Itu semua kami uraikan di permohonan,” ungkap Ari, di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024.
“Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh MK, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang, tanpa diikuti oleh cawapres 02 yang saat ini dan diganti, silakan siapa saja. Mari kita bertarung dengan jujur, adil, bebas,” sambung Ari.
Editor : Pahlevi
