Jakarta (optika.id) - Mantan Sekjen Projo Guntur Siregar menilai, Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memplototi ikutnya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 mengartikan ada hal serius terjadi di Indonesia.
“Artinya ini serius kalau komite HAM PBB ikut prihatin memandang politik pemilu di Indonesia,” katanya saat dihubungi, Sabtu, (30/3/2024).
Menurutnya, Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara tak boleh menganggap sorotan tersebut sebagai hal yang biasa saja.
“Jokowi dan rezimnya jangan anggap enteng persoalan ini. Tentu komite ham PBB banyak dapat laporan dari masyarakat sipil Indonesia tentang penyelenggaran pemilu di Indonesia yang banyak melibatkan cawe-cawe Joko Widodo sebagai presiden, dan menggunakan kekuasaanya,” jelasnya.
Terlebih, kata dia, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang sangat dipaksakan itu. “Apakah Jokowi dan rezimnya tidak merasa malu? Atau mau bertangan besi seperti pemimpin Korea Utara?,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Jokowi harus belajar pengalaman peristiwa tahun 1965 dan peristiwa tahun 1998. Rakyat dan semua elemen perubahan jika sudah bergerak memprotes ketidakadilan dan marah, yang dipertaruhkan sangat besar untuk bangsa ini.
Ia menyampaikan, pelajaran berharga dari dua sejarah berdarah bangsa ini tahun 1965 dan tahun 1998 dengan kejatuhan rezim yang sangat mengenaskan.
“Semua tokoh-tokoh agama serta para pensiunan Jenderal TNI dan Polri sudah ikut angkat berbicara masalah kecurangan pemilu TSM pilpres tahun 2024 ini. Kondisi objektif dan kondisi subjektif sudah ada jalan ketemunya, tinggal nunggu waktu saja,” ujarnya.
Editor : Pahlevi
