Jakarta (optika.id) - Pengamat Politik Fernando Emas mendukung rencana pemungutan suara ulang Pilpres 2024. Ia menegaskan lebih baik keluar uang lebih daripada demokrasi Indonesia mati.
Pernyataan tersebut merespons soal permintaan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD soal diadakannya pemungutan suara ulang dalam gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Wasekjen PKB Sambut Baik NasDem Usung Anies Baswedan
“Jadi kita jangan berfikiran anggaran besar karena Pemilu ulang, tapi kita harus lebih menganggap kualitas demokrasi kita ke depan itu yang menjadi perhatian penting kita,” kata Fernando saat dihubungi melalui panggilan Whatsapp, Minggu, (31/3/2024).
Ia menilai, pemerintah sejatinya sudah menyiapkan anggaran Pemilu 2024 untuk dua putaran. Sehingga, tidak masalah dalam hal anggaran jika pemungutan suara kembali dilakukan.
Namun ternyata Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih suara sebanyak 58 persen. Hal itu menjadikan Pilpres 2024 berlangsung hanya satu putaran.
Kendati demikian, masih ada proses demokrasi di MK yakni gugatan PHPU yang mesti dihormati. Sehingga, pihak penyelenggaran Pemilu harus mengalokasikan anggaran untuk putaran kedua ke pemungutan suara ulang.
Baca Juga: Pesan Surya Paloh untuk Anies Jelang Pilkada, Apa itu?
“Karena memang ini berdasarkan hasil Pilpres kemarin paslon 02 mendapat 58 persen jadi dilakukan satu putaran. Tapi ini masih ada gugatan di MK dan jika dikabulkan dan didiskualifikasi jadi seharusnya negara sudah siap dengan anggaran tersebut,” ucap Direktur Rumah Politik Indonesia ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terlebih, menurut Fernando hal tersebut sama sekali tidak bisa dihindari. Apalagi jika kecurangan Pemilu 2024 yang menguntungkan Prabowo-Gibran terbukti dalam persidangan di MK.
“Saya kira ini tidak bisa terhindarkan, karena bagaimanapun juga negara juga sudah mempersiapkan anggaran untuk Pilpres 2024 itu dua puataran,” lanjut Fernando.
Baca Juga: NasDem Ungkap Anies Paling Pantas untuk Diusung, Bukan dari Kalangan Kader!
Fernando menganggap ada yang lebih penting ketimbang memikirkan anggaran untuk pemilu ulang. Nasib demokrasi yang sudah dirusak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa dinilai hanya dengan uang anggaran.
“Jadi kita harus melihat itu dibanding dengan anggaran negara yang sekian puluh triliun keluar, tapi bagaimana kita melihat kalau sudah kita biarkan demokrasi kita dirusak saat ini, ke depannya akan semakin rusak,” pungkasnya.
Editor : Pahlevi
