Anggota Komisi III DPR Ungkap KPU dan Bawaslu Tak Serius Usai Tak Datang Rapat

author Danny

- Pewarta

Senin, 10 Jun 2024 23:10 WIB

Anggota Komisi III DPR Ungkap KPU dan Bawaslu Tak Serius Usai Tak Datang Rapat

Jakarta (optika.id) - Anggota Komisi II DPRRI Guspardi Gaus menyoroti kehadiran pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI pada Senin (10/6/2024).

Dari tujuh pimpinan KPU, hanya tiga yang hadir ke rapat pada hari ini. Mereka ialah, Hasyim Asy'ari, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.

Baca Juga: Anggota DPR Fraksi PKS Ini Minta Jokowi Tak Reshuffle Menteri ESDM!

Menurut dia, kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut tak serius, sehingga para pimpinannya terkesan enggan menghadiri RDP pada hari ini.  

Dalam rapat hari ini membahas soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023.

"Saya lihat, dari 7 komisioner kpu, yang hadir cuma 3 orang. Jangan kita beranggapan bahwa setelah selesai pemilu pertanggungjawaban keuangan tetap merupakan sesuatu yang amat-amat penting," kata Guspardi di gedung DPR, Jakarta, Senin, (10/6/2024).

Baca Juga: Jokowi Berhentikan Tak Hormat Hasyim Asy'ari Usai Terkena Kasus Asusila

Selain itu, ia menyayangkan pimpinan Bawaslu yang hanya diwakilkan oleh seorang Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada rapat hari ini. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Tentu saya tidak berharap mitra saya ini seperti kondisinya pada hari ini, terkesan seolah olah KPU dan Bawaslu dalam rapat hari ini menyepelekan RDP yang berkaitan terhadap pembahasan dan evaluasi anggaran. Ini catatan penting yang ingin saya sampaikan."

"Yang kedua juga yang lebih tragis lagi adalah Bawaslu, hanya satu-satunya ketua yang hadir. Ini memiriskan ini. Janganlah, kita ini hrs saling menghargailah," sambungnya.

Baca Juga: Anggota DPR Tak Setuju Narasi Mahfud Soal Pimpinan KPU Diganti Keseluruhan!

Politikus PAN itu juga menyoroti laporan anggaran yang disampaikan KPU dan Bawaslu. Sebab, laporan yang diterima dirinya itu sulit dibaca dan dipahami.

"Apalagi kertas kerja yang semacam ini. Anggarannya sangat luar biasa sekelas triliun, laporan yang disampaikan ini sulit saya untuk membacanya. Masa begini ini laporannya. Dan itu pun kami minta, coba lihat, bagaimana ini. Kemudian fotokopi SK atau apa ini saya enggak ngerti, enggak bisa saya baca ini. Padahal kertasnya bagus, kecil, kenapa tidak seperti yang biasa saja, barangkali lebih murah," kata Guspardi.

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU