Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah
Baca Juga: Media Asing Soroti Pergantian Menteri Saat Masa Jabatan Kurang 2 Bulan
Surabaya (optika.id) - Ketika saya membaca berita bulan Juni 2024 lalu tentang keputusan Pengurus Besar NU menerima tawaran pemerintah yang akan memberikan kesempatan mengelola tambang batu bara, terbayang dipikiran saya besaran uang dari operasi tambang batubara yang trilyunan rupiah yang akan diterima PBNU karena saya menyaksikan sendiri di berbagai area pertambangan batubara di pulau Kalimantan saat diajak almarhum sahabat saya yang berkecimpung di bisnis batu bara yang bernilai ratusan trilyunan itu. Ketua PBNU sendiri mengakui bahwa PBNU memang butuh dana untuk organisasinya.
Tapi bayangan saya soal uang trilyunan yang akan diterima NU itu mulai menciut karena menurut pengakuan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bahwa Nahdlatul Ulama (NU) nantinya akan mendapatkan tambang dari bekas (eks) penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC). KPC sendiri merupakan anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI), milik Bakrie Group. Saya yang awam soal pertambangan ini berfikir apakah bekas lahan tambang milik Bakrie Group itu masih memiliki deposit batubara. Sampai saat ini belum ada berita tentang besarnya deposit batu bara sisa dari area tambang milik PT. KPC itu. Saya bertanya pada sahabat-sahabat yang punya latar belakang teknik tentang hal ini, saya mendapatkan pengetahuan bahwa ex lahan tambang itu sebenarnya nilai ekonomis maupun teknologinya sudah menurun, belum lagi soal hancurnya ekologinya.
Belum selesai saya berfikir lebih jauh soal NU diberi lahan tambang sisa itu, saya terkejut ketika ada berita bahwa PP Muhammadyah yang semula sepertinya menolak pemberian tambang tiba-tiba memutuskan menerimanya dengan tangan terbuka. Saya belum tahu juga apakah Muhammadyah juga akan dapat lahan sisa tambang seperti yang diberikan kepada NU.
Baca Juga: Musuh Bersama Itu Anies Baswedan
Mantan ketua PP Muhammdiyah Prof. Amin Rais dikabarkan murka dengan keputusan organisasi yang pernah dipimpinnya itu menerima tawaran pemberian pemerintah untuk mengelola tambang karena usaha pertambangan ini banyak mudharatnya dan dipenuhi praktek-praktek kotor mafia. Selain Pak Amin Rais ada beberapa organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menolak tawaran pemerintah itu dengan berbagai alasanya itu Huria Kristen Batak Protestan (HKBP); Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah (NWDI); Konferensi Wali gereja Indonesia (KWI); Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI); Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jaringan Gusdurian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu ada warga NU alumni UGM yang berasal dari kalangan akademisi, aktivis, pengajar pesantren, peneliti, budayawan, hingga pengusaha. Beberapa dari mereka juga mengaku ikut aktif dalam kepengurusan NU, baik di pusat maupun daerah menuntut agar agar PBNU kembali berkhidmah atau mengabdi kepada masyarakat dengan tidak menerima konsesi tambang. Menurut mereka, penerimaan konsesi tersebut akan membuat NU terkooptasi menjadi bagian dari alat pemerintah untuk mengontrol masyarakat. Saya belum mendapatkan informasi apakah ada alumni perguruan tinggi warga Muhammadyah yang juga mengajukan tuntutan kepada organisasinya seperti yang dilakukan warga NU alumni UGM itu.
Pak presiden Jokowi sendiri menyebutkan alasannya secara normativ pemberitan ijin pengelolaan tambang karena sering mendapatkan kritikan kenapa ijin itu hanya diberikan kepada perusahaan besar.
Baca Juga: Atas Nama Toleransi Menghina Agama
Tapi apakah benar alasan itu Wallahu Alam karena tidak ada makan siang yang gratis dan hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengangkatan orang atau tokoh menjadi komisaris BUMN oleh pemerintah dimana sebenarnya banyak diantara mereka itu yang tidak memiliki latar belakang tentang bagaimana mengurus sebuah perusahaan negara.
Tambahan pula apakah pemberian ijin lahan tambang itu kepada NU dan Muhammadyah bisa memicu organisasi kemasyarakatan lainnya yang butuh uang untuk juga meminta diberikan hak yang sama.
Editor : Pahlevi
