Kekalahan Resmi Politik Islam di Indonesia

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid @Rosyid College of Arts

Optika.id - Ummat Islam di Indonesia sesungguhnya bukan lagi mayoritas secara sosiologis, apalagi secara politik terutama sejak Orde Baru. Proyek sekulerisasi, sekaligus deislamisasi Indonesia telah berhasil membentuk kaum Islam Abangan sebagaimana rumusan Clifford Geertz sebagai mayoritas. Parpol-parpol Islamis tidak pernah memenangkan Pemilu.

Baca Juga: Pagar Laut dan Kekosongan Pemerintahan di Laut

Bahkan perolehan suaranya stagnan jika bukan turun. Narasi-narasi Islamophobik sejak peristiwa WTC 2001 makin membesarkan porsi kaum abangan ini. Apalagi pernyataan pimpinan BPIP bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila.

Ummat Islam sering dicap radikal, intoleran, bahkan anti-NKRI. Ini jelas narasi turunan tesis Samuel Huntington yang memposisikan Islam sebagai elemen benturan peradaban melawan Barat setelah kekalahan sosialisme USSR di awal 1990.

Francis Fukuyama keliru menyebutnya sebagai The End of History. Sejarah ternyata belum berakhir dengan kebangkitan China komunis sebagai raksasa ekonomi, teknologi dan militer.

Bahkan China yang memimpin BRICS kini mulai melancarkan dedolarisasi untuk meruntuhkan dominasi dolar dalam perdagangan internasional. Hegemoni AS atau Barat di planet ini tinggal menghitung hari.

Pada dekade kedua Abad 21 Barat telah dinyatakan kalah oleh Emmanuel Todd. Barat telah kehilangan nilai-nilai keluarga, meninggalkan agama sebagai sumber nilai-nilai kolektif, ekspansionis, overstreched dan memasuki periode demoralisasi yg merusak dirinya sendiri dari dalam.

Persis seperti keruntuhan imperium Romawi dulu. Kepemimpinan moral Barat makin diragukan saat standard gandanya terjadi tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga di Afrika. Pemimpin-pemimpin Afrika seperti Lumumba kini sangat vokal menyerukan kebangkitan melawan Barat yang telah menjajah Afrika dengan kedok agama Kristen.

Baca Juga: Imlek dan PSN

Di Asia Tenggara jejak nekolim itu masih terasa dan bisa disaksikan dengan jelas. Di Indonesia, jejak terakhir itu terlihat sejak UUD1945 sebagai pernyataan perang bangsa Indonesia melawan penjajahan diam-diam diganti dengan UUD2002 melalui sebuah proses tipu-tipu yang disebut amandemen sejak 1999-2002.

Seperti kesimpulan prof. Kaelan, yang terjadi bukan sekedar amandemen terbatas, tapi sebuah constitutional renewal if not replacement. Buahnya yang kini dirasakan oleh banyak former die hard Jokower seperti Gunawan Muhammad adalah Jokowisme, sebuah demokrasi yang dekaden. Saya menyebutnya demokrasi mbelgedhes.

Penggantian UUD1945 menjadi UUD2002 adalah bukti kekalahan Islam politik in optima forma. UUD1945 adalah hasil karya pikiran-pikiran terbaik para pendiri bangsa yang sangat terpelajar di masanya.

Sebagian adalah ulama negarawan yang lurus seperti H. Agoes Salim, KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Abdul Halim, KH Mas Mansyur, dan KH Masykur. Pembukaan UUD45 dipenuhi diksi qur'anik yang oleh sebagian ulama kontemporer seperti Nurcholis Majid dinilai sebagai maqashid syariah, kalimatun syawa'un, dan mitsaaqan ghalidza.

Baca Juga: Pembangunan Berkelanjutan

Sekalipun Natsir menyesalkan penghilangan 7 kata dalam Piagam Jakarta, Natsir masih menolak klaim sepihak kaum nasionalis sekuler tentang NKRI harga mati. Natsir melanjutkan perjuangan Islam politiknya melalui da'wah dengan membentuk Dewan Da'wah Islamiyyah Indonesia.

Cita-cita politik Masyumi kemudian dilanjutkan oleh PPP di masa Orde Baru, namun rangkaian Pemilu sejak Orde Baru hingga orde reformasi hari ini justru menjadi bukti resmi kekalahan Islam politik di Indonesia.

Air Asia QZ392, Surabaya-Johor Bahru. 23 Sept. 2024

Editor : Pahlevi