Pelajaran Dari Vietnam: Presiden Mengundurkan Diri

author Seno

- Pewarta

Selasa, 17 Jan 2023 22:11 WIB

Pelajaran Dari Vietnam: Presiden Mengundurkan Diri

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Baca Juga: Keturunan India Menjadi Presiden Singapura

Optika.id - Ketika artikel ini saya ketik (17 Januari 2023 malam) hampir semua media internasional menurunkan berita yang oleh pengamat politik dianggap tidak biasa yaitu pengunduran diri presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Ini menjadikannya anggota pemerintah yang paling senior yang mengundurkan diri setelah serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi aparat pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berita ini dianggap tidak biasa karena ini terjadi di negara komunis dimana aib dari pemimpin tertinggi ditutup tutupi, dan hal seperti ini belum pernah terjadi. Yang biasa kita dengar soal pejabat negara mengundurkan diri itu terjadi di Jepang atau Korea Selatan. Sedangkan dinegara-negara otoriter seperti negara komunis berita pengunduran ini jarang kita dengar,

Kantor Berita Vietnam negara melaporkan bahwa presiden Vietnam telah mengundurkan diri pada sesi rapat Komite Sentral Partai Komunis yang berkuasa yang diadakan "untuk mempertimbangkan dan memberikan pendapat tentang keinginan Kamerad Nguyen Xuan Phuc untuk berhenti memegang posisi, berhenti bekerja dan pensiun." Bahasa pengumuman itu terkesan bahwa dia terpaksa mundur.

Phuc, yang berusia 68 tahun, mulai bertugas di pemerintahan di tingkat provinsi pada tahun 1979 dan mengambil posisi pertamanya di pemerintahan nasional pada tahun 2006. Dia bergabung dengan Politbiro, badan partai dengan peringkat tertinggi, pada tahun 2011, dan menjadi perdana menteri dari 2016 hingga 2021, ketika dia terpilih sebagai presiden oleh Majelis Nasional.

Jabatan presiden di Vietnam sebagian besar bersifat seremonial. Posisi paling kuat adalah sekretaris jenderal Partai Komunis, saat ini dipegang oleh Nguyen Phu Trong, yang pada tahun 2021 memenangkan masa jabatan lima tahun ketiga yang langka. Ciri khasnya adalah kampanye antikorupsi yang sudah berjalan lama, yang dalam masa jabatan keduanya menargetkan dua mantan menteri Kabinet dan mantan walikota Hanoi.

Baca Juga: Kecurangan Pemilu Tidak Hanya di TPS

Sebelumnya memang di Vietnam telah dipenuhi dengan berita spekulasi bahwa sang presiden akan dicopot setelah pemecatan dua wakil perdana menteri yang menjabat di bawahnya pada bulan Januari lalu, ketika partai itu menggadakan gerakan anti-korupsi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tahun lalu, 539 anggota partai dituntut atau "didisiplinkan" karena korupsi dan "kesalahan yang disengaja", termasuk menteri, pejabat tinggi, dan diplomat, menurut partai itu, sementara polisi menyelidiki 453 kasus korupsi, naik 50ri tahun 2021.

Vietnam adalah negara dengan pemerintahan partai tunggal dan setiap perubahan politik dikelola dengan sangat hati-hati untuk memberikan kesan stabilitas dan kontinuitas politik. Jadi analis mengatakan ini sangat tidak biasa.

Dan ada yang mengatakan ini adalah permainan kekuasaan oleh sekretaris jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong. Sekarang masa jabatannya (Trong) akan berakhir pada 2026. Dan presiden yang baru saja mengundurkan diri adalah kandidat utama untuk menggantikannya. Sekarang, belum jelas siapa presiden baru itu, tetapi ada spekulasi bahwa Menteri Keamanan Publik To Lam bisa menjadi pemimpin baru.

Baca Juga: Polusi Udara DKI Sebagai Pembenar Perlunya IKN

Seperti di negara-negara ASEAN lainnya misalnya Indonesia dan Malaysia, negara Vietnam juga menggelorakan penindakan korupsi yang meilibatkan banyak pejabat negara. Dato Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia yang baru ketika berkunjung ke Jakarta baru-baru ini baik dalam pertemuan bilateral dengan presiden Jokowi maupun pada kesempatan beliau menjadi pembicara kuliah umum yang diselenggarakan oleh Chairul Tanjung dan ketika beliau diwawancarai awak media maka isu pemberantasan korupsi selalu beliau bicarakan.

Negeri kita Indonesia memang sudah lama gencar melakukan pemberantasan korupsi uang negara dengan dibentuknya lembaga KPK yang menghasilkan ratusan pejabat negara seluruh nusantara dari Menteri, anggota DPR/DPRD, pejabat partai politik, sampai Gubernur, Bupati dan Walikota berhasil ditangkap, diadili dan dipenjara.

Namun kejadian yang terjadi di Vietnam dimana presidennya mengundurkan diri karena maraknya praktek korupsi di pemerintahannya sampai saat ini belum terjadi di negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia.

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU