Ahli Hukum: Jokowi Main Curang dengan Bentuk Provinsi Baru dan Langsung Ikut Pemilu

author Danny

- Pewarta

Minggu, 21 Jan 2024 00:02 WIB

Ahli Hukum: Jokowi Main Curang dengan Bentuk Provinsi Baru dan Langsung Ikut Pemilu

Optika.id - Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari bongkar modus kecurangan Pilpres serta jalan untuk melakukan pemakzulan. Hal ini dikatakan Feri melalui akun YouTube Abraham Samad SpeakUp, Sabtu, (20/1/2024). Perlu diketahui, akhir-akhir ini dengan merujuk hasil survei, pasangan calon 02 banyak dianggap akan memenangkan Pemilu satu putaran. Sebelumnya, Pilpres satu putaran tampaknya tidak hanya memperoleh suara 50%+1, tetapi masih banyak cara yang lain. 

"Jumlah provinsi bertambah, sebaran pendukung berbeda, lembaga survei tidak ada yang mendukung/menghitung satu persatu provinsi suara paslon di Sumatra, yang ada hanya akumulasinya. Padahal Sumatra sangat penting bicara sebaran, bukan angka dukungan, bukan secara DPT, karena provinsinya 10, pulau yang paling banyak Provinsinya, Jawa 6, Sulawesi 4, Kalimantan 4," kata Feri dalam pantauan Optika.id, Sabtu, (20/1/2024). 

Baca Juga: Feri Amsari: DKPP Berhentikan Hasyim Bisa Juga Ungkap Kecurangan Pemilu

Ia mengatakan, Provinsi di Sumatra jika di total berjumlah 10. Menurut Feri, sampai saat ini presiden Jokowi menggunakan tipu muslihatnya dengan menambah Provinsi di Papua dan langsung mengikuti Pemilu. Seperti Kaltara, Provinsi yang baru diresmikan itu tidak secara gamblang bisa langsung mengikuti Pemilu, namun harus memenuhi sarana dan prasarana terlebih dahulu untuk bisa memenuhi kriteria. 

"Beda dengan papua, langsung 2022 udah boleh ikut di 2024, bertambah lah jumlah dukungan Presiden disana, ini bagian dari kecurangan membentuk provinsi baru agar sebaran jumlah provinsi bertambah. Karena disana dianggap basis pendukung Jokowi, maka dari itu Presiden sering bolak balik kesana. Tetap, paling banyak provinsi di Sumatra dan itu bukan basis Jokowi dan Prabowo. Sebaran ini yang sulit diperoleh Prabowo karena masih belum menguasai," ujarnya. 

Baca Juga: Feri Amsari Sebut Putusan MA Bentuk dari Kesengajaan dan Reka Ulang Tragedi MK

Provinsi Sumatra dan Jawa, lanjut Feri, peta persebaran Pemilu masih terpecah. Artinya ada beberapa wilayah yang termasuk basis PDIP dan pasti bukan Prabowo, begitupun di Jawa. Bukan tidak mungkin, kemenangan 50% bisa muncul, akan tetapi mayoritas dukungan berasal dari Sumatra, Jawa dan bahkan bisa dari Sulawesi. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Begitu mereka tahu, manipulasi menuju kesana akan penuh di 20 provinsi, kita harus waspada di Sumatra di Sulawesi, di Jawa karena bukan tidak mungkin ketika tahu permainannya mereka akan buat skema baru. Tetapi kita ada sentuhan yang sama, tidak sepenuhnya suara 50% lebih, tapi ada sebaran 20 Provinsi dengan sebaran 20% masing-masing. Mereka sudah mendata dengan upaya 50n menggunakan cara securang-curangnya," katanya. 

Baca Juga: Feri Amsari: Ada Permainan dalam Pilpres 2024

Menurutnya, pemilih lama pasti bisa menentukan pilihan dan bukan berdasarkan dari goyang gemoy atau gerakan-gerakan lainnya. Di Papua, terdapat metode noken yaitu metode yang menentukan pilihan melalui kepala suku. Jika mau memilih presiden A,B,C cukup dilakukan hanya melalui kepala suku. 

"Itulah mengapa Papua bagi tim 01 dan 03 hanya fokus pengawasan dan melepaskan konsentrasi dan bagaimana mematahkan potensi 20% lain. Sumatra dalam genggaman 01 dan 03, Sulawesi memang tidak sebanyak Sumatra tapi penduduknya meyakinkan. Kalimantan harus dipetakan, Jawa harus dipecah sehingga kalau memang basis pendukung 01 dan 03 itu harus difokuskan. Memang sulit yang di kubu 02 namun harus terus diperdalam agar semakin terpecah," pungkasnya. 

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU