Pitutur Guru Besar UGM Untuk Pak Jokowi

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Surabaya (optika.id) - Setiap perguruan tinggi tentu berusaha dari hari kehari untuk menjaga marwah dan reputasi perguruan tingginya. Apabila adasalah satu alumninya yang memiliki masalah, misalnya masalah hukum maka biasanya Perguruan Tinggi yang bersangkutan tidak berbicara didepan umum tentang perilaku alumninya yang negatif itu demi menjaga marwah institusinya.

Kali ini – kemungkinan karena sudah “kenemenen” bahasa Surabaya yang berarti keterlaluan maka para cerdik pandai Universitas Gajah Mada mau tidak mau harus turun gunung untuk mengeluarkan pitutur akademiknya kepada salah satu alumninya yaitu presiden Joko Widodo yang sudah dianggap keterlaluan menyimpang dari arahdemokrasi di negeri ini.

Seperti diketahui, baru-baru ini di awal bulan Februari 2024 ini sejumlah komunitas akademik di Universitas Gajah Mada (UGM) prihatin dengan munculnya tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Saya lihat di TV beberapa Guru Besar dan dosen UGM berkumpul untuk menyuarakan sebuah petisi terhadap presiden Jokowi. Tentu sama tidak kenal semua tokoh-tokoh UGM itukarena saya alumni UNAIR, namun ada wajah yang saya kenal yaitu DR. Herlambang yang dulu pernah mengajar di UNAIR dan sekarang menjadi dosen Fakultas Hukum di UGM – ikut dalam kerumunan para Guru Besar dan dosen UGM itu. Dalam berbagai pemberitaan komunitas akademik yang terdiri dari dosen, mahasiswa, guru besar dan alumni ini menyesalkan tindakan menyimpang tersebut justru terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi, yang juga alumni UGM itu.

Mereka menilai sebagai alumni, semestinya Jokowi bisa berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokrasi. Dalam Petisi Bulak sumur yang dibacakan, komunitas akademik UGM mendesak aparat penegak hukum dan pejabat negara, aktor politik hingga Presiden Joko Widodo untuk kembali kepada koridor demokrasi dan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan serta keadilan sosial. "Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas dan bermartabat," ujar Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof Koentjoro membacakan petisi didampingi komunitas akademisi lain, Rabu (31/1/2024). Prof Koentjoro Soeparno adalah seorang professor psikologi di UGM, Yogyakarta yang umurnya dibawah saya 3 tahun karena beliau lahir tahun 1955. Prof. Koentjoro ini meraih gelar S1 di Fakultas Psikologi UGM sebelum melanjutkan studi S2 di Bidang Ilmu Perilaku di LaTrobe, Australia.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Petisi Bulaksumur dibacakan dalam acara Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM. Hadir juga Ketua BEM KM Gielbran M. Noor yang sebelumnya perrnah memberi gelar presiden Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Beberapa penyimpangan yang disinggung dalam petisi tersebut antara lain soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK). Keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir serta pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan. Komunitas akademik menilai Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan kepada prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan serta keadilan sosial yang merupakan esensi nilai Pancasila.

"Jokowi semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni UGM yang berbunyi...Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara..." ujar Koentjoro.

Petisi dari kampus Bulaksumur Yogyakarta itu ditanggapi oleh Hasto sekjen PDIP: "Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung yang mendorong kelompok-kelompok pro demokrasi, bahkan Universitas Gadjah Madapun telah menyampaikan sikap di tempat yang sangat keramat, sangat penting sebagai simbol Gadjah Madayaitu Balairung," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Saya pribadi mengangkat topi dengan sikap para cerdik pandai dari UGM - salah satu Universitas tertua dan terkemuka di negeri ini beraniu ntuk mengkritik salah satu alumninya yang dianggap menyimpang dari demokrasi di negeri tercinta ini. Sebagai insan akademis yang sudah senior tentu beliau-beliau tidak akan berhenti bersikap bila melihat berbagai ketimpangan di negeri ini.

Editor : Pahlevi