Film Dirty Vote Fitnah Atau Pendidikan Politik?

author Dani

- Pewarta

Senin, 12 Feb 2024 08:32 WIB

Film Dirty Vote Fitnah Atau Pendidikan Politik?

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Surabaya (optika.id) - Saya baru-baru ini menulis artikel tentang kehebohan dunia ketika wartawan kawakan Amerika Serikat Tucker Carlson mewawancarai presiden Rusia Vladimir Putin. Hasil wawancaranya itu dalam waktu singkat sampai saya tulis artikel ini – mengejutkan karena sudah ditonton 180 juta orang lebih diseluruh dunia. Mengejutkan karena dalam wawancara itu presiden Putin menelanjangi Amerika Serikat dan negara-negara barat, CIA dalam pergolakan politik dunia terutama dalam kasus perang yang masing berlangsung di Ukraina.

Baca Juga: Petani Indonesia Warga Negara Penyabar

Ditingkat nasional, ada juga berita yang mengejutkan yaitu film Dirty Vote yang dalam waktu beberapa jam saja sudah ditonton 1 juta orang, dan jumlah itu akan meningkat terus. Film itu ditonton banyak orang menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 ditonton orang sebanyak itu karena memang sangat kontroversial.

Film Dirty Vote disutradarai Dandhy Dwi Laksono. Film itu dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Film yang berdurasi selama 1 jam 57 detik ini bisa diakses masyarakat via kanal Youtube resmi Dirty Vote. Diberitakan ada sebanyak 20 lembaga yang terlibat dalam pembuatan film tersebut di antaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen(AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, YLBHI dan lainnya.

Sang sutradara Dandhy Dwi Laksono itu lahir di Lumajang, Jawa Timur pada 29 Juni 1976. Pria 47 tahun ini merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran dan pernah menempuh pendidikan non formal di Ohio University Internship Program on Broadcast Journalist Covering Conflict, Amerika Serikat tahun 2007. Ia mengawali karier jurnalistik sejak tahun 1990. Dandhy menjadi penulis ataupun jurnalis di beberapa media cetak seperti tabloid Kapital dan majalah Warta Ekonomi. Kemudian ia eralih ke media radio seperti Pas FM dan Smart FM serta menjadi stringer di radio ABC Australia. Kemudian, kariernya berlanjut ke industri televisi menjadi produser hingga kepala seksi peliputan di stasiun televisi nasional. 

Baca Juga: Ngathok

Film dokumenter Dirty Vote jadi trending pertama di Indonesia pada media sosial X, Minggu (11/2/2024) itu membicarakan dan mengungkapkan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Film documenter ini berisi tiga pandangan dari ahli hukum tata negara tersebut dimana ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Menurut Bivitri, Dirty Vote merupakan sebuah film dan rekaman sejarah betapa rusaknya demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia. Dia menjelaskan Dirty Vote bercerita tentang dua hal, pertama tentang demokrasi yang tidak bisa dimaknai sebatas terlaksananya Pemilu. Lalu, kedua menceritakan soal kekuasaan yang disalahgunakan, karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis. Adapun dia menegaskan pentingnya sikap publik dalam merespons praktik kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sementara itu, pakar hukum lainnya, Feri Amsari mengatakan bahwa membiarkan kecurangan Pemilu sama saja dengan merusak bangsa Indonesia. "Rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyebut sebagian besar narasi yang ada pada film 'Dirty Vote' bernada fitnah dan kebencian yang sangat asumtif dan tidak ilmiah. Dia memertanyakan kapasitas para tokoh yang terlibat dalam film tersebut dan menilai ada upaya mendegradasi pemilu lewat film itu.

Baca Juga: Biden Misuh Lagi

Sebaliknya Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, merespons soal peluncuran film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang mengungkap adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan umum atau Pemilu 2024. Todung menilai tiga ahli hukum dalam film itu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar juga memiliki reputasi yang baik. Todung menyebut film itu bagus untuk pendidikan politik masyarakat. “Banyak hal-hal positif dalam film itu walaupun anda tentu boleh tidak setuju, tapi film ini pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting bagi masyarakat untuk punya kemelekan memahami dinamika politik di Indonesia,” kata Todung di Media Center Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu, (11/2/2024).

Sutradara Dandhy juga mengaku film Dirty Vote bertujuan untuk mengedukasi masyarakat di masa tenang pemilu yang berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 11 Februari hingga 13 Februari 2024. "Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tapi, hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," tulis Dandhy di akun instagram pribadinya.

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU