Jakarta (optika.id) - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diminta untuk meminta maaf atas pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berupaya merebut kursi ketua umum PDI Perjuangan (PDI-P).
Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar menilai informasi tersebut tudingan tanpa dasar dan bisa dianggap sebagai informasi bohong atau hoaks.
Baca Juga: PDIP Jalin Komunikasi dengan PKB di Jatim, Akankah Koalisi?
Menurutnya, Hasto perlu menarik kembali pernyataan tersebut dan meminta maaf. Sebab Presiden Jokowi sebagai aktor utama yang dituduhkan Hasto sudah membantah soal upaya merebut kursi ketua umum PDI-P dan Partai Golkar.
"Sejatinya ketika presiden sebagai pelaku utama yang di bingkai dalam cerita tidak berdasarkan bukti sudah menyangkal. Jadi tanpa bukti pun boleh ada permohonan maaf untuk melakukan klarifikasi atas pernyataan yang dibuat sebelum bergulir menjadi bola salju," ujar Billy di program Kompas Petang, Rabu (3/4/2024).
Billy juga menyayangkan pernyataan tersebut keluar dari Sekjen PDI-P. Latar belakang Hasto sebagai seorang doktor Ilmu Pertahanan sebenarnya bisa memikirkan dampak pernyataan yang diucapkan.
Terlebih pernyatan tersebut bersifat politik tingkat tinggi yang penting bagi kelangsungan hidup negara.
Billy menilai pernyataan yang tidak berbasis bukti dan rumor akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Mengelurkan pernyataan yang tidak berdasarkan fakta dan data betul-betul menyesatkan, apalagi dilakukan oleh intelektual," ujar Billy.
Ia menambahkan selain tidak ada bukti, pernyataan tersebut juga tidak beralasan. Hasto hanya menyampaikan Jokowi ingin merebut kursi pimpinan partai untuk mempertahankan kekuasan dan perahu setelah selesai menjabat sebagai presiden di Oktober 2024.
Padahal dalam beberapa kesempatan Jokowi sudah menegaskan dirinya bakal kembali ke Solo setelah mengakhiri periode kedua menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara.
Baca Juga: Hasto Sebut PDIP Sodorkan Kader dari Dua Kalangan untuk Pilgub Jatim
"Yang saya sesalkan bagian dari tokoh intelektual, mempraktikan politik berbasis rumor, berbasis pernyataan yang membuat publik kebingungan. Ini tidak membantu negara dalam membangun stabilitas karena rumor ini membuat bingung dan resah," ujar Billy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Hasto mengungkit soal upaya merebut kursi ketua umum PDI-P yang dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024.
Selain PDI-P, Hasto menyebut, rencana pengambilalihan kursi ketum tersebut juga menyasar Partai Golkar.
Menurut Hasto, Jokowi menugaskan salah satu menteri power full untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI-P.
Menteri power full tersebut ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid, guru besar IPDN. Kemudian Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Megawati agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Jokowi.
Baca Juga: PDIP Buka Suara Soal Pilgub Jakarta: Kami Prioritas Dorong Kader Partai
"Jadi, dalam rangka kendaraan politik, untuk 21 tahun ke depan," ujar Hasto dalam sebuah diskusi bedah buku di "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972), Selasa (2/4/2024)
Presiden Jokowi juga sudah menanggapi pernyataan Hasto tersebut. Presiden meminta Hasto tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang bisa memperkeruh keadaan politik pasca-pilpres 2024.
Jokowi menilai pernyataan Hasto tidak masuk akal sebab dirinya ingin merebut kursi pimpinan partai-partai politik.
"Bukan golkar? Katanya mau ngerebut Golkar, masa mau direbutin semua. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu," ujar Jokowi di Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Editor : Pahlevi
