Jakarta (optika.id) - Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengungkapkan akan mempelajari program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menuai penolakan masyarakat.
Prabowo, akan dilantik tanggal 20 Oktober mendatangkan klaim upaya mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat.
Baca Juga: Prabowo Minta Kader Tak Jumawa Usai Menang Pilpres 2024
"Kita akan pelajari dan kita akan cari solusi terbaik," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (6/6/2024).
Akan tetapi, Prabowo tidak menjawab ketika ditanya apakah pemerintahan akan melaksanakan program Tapera yang dijadwalkan mulai 2027 itu.
Pemerintah Presiden Jokowi mewajibkan seluruh pekerja ikut program Tapera. Pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.
Baca Juga: Mencuat Isu Hubungan Jokowi-Prabowo Retak, Ada Apa Sebenarnya?
Sementara, 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja. Iuran itu dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah bahwa iuran wajib ini untuk mendanai sejumlah proyek Jokowi hingga presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin ke Gibran: Kerja dengan Baik, Tantangan Tak Mudah!
Ia memberikan penegasan, pungutan Tapera tidak berkaitan dengan pembiayaan program makan gratis Prabowo sampai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Moeldoko mengatakan, semua program pemerintah sudah memiliki anggaran masing-masing. Dirinya lalu menegaskan tidak ada saling caplok antara anggaran yang satu dengan anggaran lain.
Editor : Pahlevi
