Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah
Baca Juga: Jangan Menyerahkan Urusan Bukan Pada Ahlinya
Surabaya (optika.id) - Atas nama laïcité atau sekularisme Prancis mempertanyakan hak siswi sekolah Muslim untuk mengenakan penutup kepala di sekolah negeri sekuler. Pada bulan Maret 2004, setelah berbulan-bulan perdebatan, parlemen Prancis memberikan suara melalui larangan jilbab di sekolah, yang melarang "simbol atau pakaian yang secara mencolok menunjukkan afiliasi agama seorang murid". Tentu larangan ini mendapatkan kritikan dari berbagai pihak dan menuduh negara Perancis memiliki sikap anti Islam.
Tidak hanya disekolah, Perancis juga melarang atletnya yang beragama Islam memakai jilbab dalam pertandingan di Olimpiade di Paris baru-baru ini. Larangan terhadap atlet wanita Prancis yang mengenakan jilbab untuk berkompetisi di Olimpiade melanggar hukum hak asasi manusia internasional dan mengungkap kemunafikan diskriminatif otoritas Prancis serta kelemahan Komite Olimpiade Internasional (IOC), kata Amnesty International dalam laporan baru yang diterbitkan menjelang Olimpiade Paris.
Peraturan diskriminatif yang mengatur apa yang dikenakan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia perempuan dan anak perempuan Muslim dan berdampak buruk pada partisipasi mereka dalam olahraga, serta menghalangi upaya untuk membuat olahraga lebih inklusif dan lebih mudah diakses.
Kita tahu bahwa larangan memakai jilbab bagi Muslimah itu terjadi di Perancis, negeri yang sangat sekuler dimana ada majalah yang membuat kartun menghina Nabi Muhammad pun dibiarkan, apalagi negeri Perancis ini memiliki kebijakan negara yang diskriminatif terhadap masyarakat minoritas terutama Muslim.
Tapi bisakah kita pahami kalau larangan pemakain jilbab itu juga dilarang di negeri kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang Mukadimah UUD nya menyebut kata Allah, yang disebut dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk Islam terbanyak, yang presidennya beragama Islam, yang wakil presidenny aadalah ulama?
Baca Juga: Sang Pengkritik, Cucu Wapres itu Telah Menghadap Sang Khalik
Kabar bahwa anggota Paskibraka 2024 yang perempuan beragama Islam mencopot jilbab ramai di media sosial. Dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak satupun anggota Paskibraka 2024 yang berhijab. Seperti diketahui sebanyak 18 anggota Paskibraka 2024 merupakan Muslimah berjilbab. Bahkan, ada yang sudah konsisten memakai jilbab sejak duduk di bangku SD. Namun, saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), tidak satu pun yang memakai jilbab. Ke-18 anggota Paskibraka dari 18 provinsi itu diduga dilarang memakai jilbab, sehingga mereka terpaksa melepas jilbabnya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dituding sebagai pihak yang mengharuskan anggota Paskibraka melepaskan jilbab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan larangan memakai jilbab bagi anggota Paskibraka itu menuai kritikan dan protes dari masyarakat, alumni Paskibraka dsb dan juga dari Majelis Ulama Indonesia/MUI. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengecam keras jika benar terdapat larangan bagi anggota Paskibraka 2024 perempuan mengenakan hijab dalam peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI di IKN. Menurut Anwar, tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap rakyat Indonesia sendiri.
Anwar Abbas menegaskan, larangan ini sangat disesalkan karena dinilai tidak hanya melanggar hak asasi manusia (HAM) tetapi juga meremehkan konstitusi negara.
"Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing,"
Baca Juga: Toleransi Bukan Saling Menghilangkan
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis juga memprotes keras pelarangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka muslimah tersebut. Menurut Cholil, pelarangan jilbab itu sebagai bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais.
"Ini tidak Pancasilais. Bagaimana pun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama," kata Cholil dikutip di laman resmi MUI, Rabu (14/8/2024). Cholil bahkan menyarankan para peserta Paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab sebaiknya pulang saja. "Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya," tegasnya.
Kalau sudah begini, pantaskah negeri kita ini menyandang predikat sebagai negara yang melindungi warganya untuk beragama sesuai dengan keyakinannya, atau predikat sebagai negara yang mayoritasnya beragama Islam?
Editor : Pahlevi
