Optika.id - Budaya patriarki atau sederhananya perilaku yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan saat ini masih mempengaruhi daya tawar dan posisi perempuan dalam penentuan calon Wakil Presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024. Hal tersebut dikatakan oleh Pakar Politik dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat, Asrinaldi.
Baca Juga: Kemana Prabowo Bakal Bawa Demokrasi Indonesia?
"Ini juga terkait dengan perilaku masyarakat, ada pola pikir masyarakat yang patriarki," kata Guru Besar Unand ini dalam keterangannya di Padang, dikutip Optika.id, Selasa (30/5/2023).
Budaya patriarki yang melingkupi tersebut dia jelaskan merujuk pada cara pandang masyarakat yang sering melihat daya tawar posisi antar gender. Misalnya, perempuan sudah memiliki posisi dan track record politik yang bagus, akan tetapi, posisinya biasanya tergantikan atau tergeser apbaila ada calon atau alternative lain yang berasal dari laki-laki. Maka, pilihannya mayoritas jatuh pada kaum laki-laki.
Asrinaldi memberi contoh misalnya Prabowo Subianto yang akan berpasangan dengan Khofifah Indar Parawansa, kendati Khofifah menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur dan pentolan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), belum pasti Khofifah membawa dampak keuntungan secara elektoral bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Pasalnya, jika nanti ada nama pasangan lain seperti Menteri BUMN, Erick Thohir yang menggandeng Sandiaga Uno, dia yakin jika masyarakat lebih memilih duet antar dua menteri tersebut.
Bahkan, dia menegaskan bahwa pemilih perempuan juga belum tentu memberikan hak suaranya kepada Khofifah atau calon perempuan lantaran efek dari budaya patriarki yang selama ini sudah mengakar di masyarakat. Apalagi, dibalut dengan etis dan religi yang mengatakan perempuan tidak boleh memimpin.
Baca Juga: PKS Usai KPU Memutuskan Hasil, Pertandingan Belum Selesai!
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Jadi, alternatif pasangan (laki-laki dan perempuan) menjadi semacam pertaruhan juga," ucap dia.
Disamping budaya patriarki yang mengakar, Asrinaldi mengamati hal lain. Menurutnya, minimnya tokoh perempuan yang tampil serta mempunyai elektabilitas yang tinggi sebagai modal untuk Pilpres 2024 menjadi faktor yang mempengaruhi kursi cawapres.
Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Baca Juga: Di Jepang, Prabowo Unggul dari Anies dan Ganjar
Lebih lanjut, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), didalamnya mengatur tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol maupun koalisi parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari kursi DPR, atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu DPR sebelumnya.
Maka dari itu,pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus meraup dukungan minimal 115 kursi di DPR RI lantaran saat ini ada 575 kursi di parlemen yang diduduki oleh pejabat dan elit politik lainnya. Sementara itu, pasangan calon bisa juga diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Editor : Pahlevi
