Tangerang (optika.id) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin merespons wacana penggunaan dana pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis. Ma'ruf menyampaikan bahwa penggunaan dana bosuntuk makan siang gratis itu sebatas perkiraan saja.
Eks ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyebut penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan arahan presiden atau rencana resmi pemerintah.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Ingin Hak Angket Tak Sampai Makzulkan Jokowi
Penganggaran tahun 2025 untuk mengakomodasi program pemerintahan selanjutnya disebutnya belum ditetapkan.
Ma'ruf mengakui bahwa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi akan mengantisipasi program pemerintah mendatang untuk tahun anggaran 2025. Namun, program yang akan dimasukkan belum spesifik.
"Seperti dikatakan Presiden bahwa untuk itu maka pemerintah mengantisipasi apa-apa yang menjadi program pemerintah yang akan datang baru nanti akan dimasukkan yang mana," kata Ma'ruf usai meresmikan balai latihan kerja (BLK) di Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024), dikutip dari KompasTV.
Baca Juga: Buka Halal World 2023, Wapres Dorong Penerapan Standar Halal Global
"Itu belum spesifik masuk, seperti dananya dari mana itu belum."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, wacana penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis menuai protes dari berbagai pihak. Makan siang gratis merupakan program unggulan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kini unggul telak di Pilpres 2024.
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengkritik wacana penggunaan dana BOS tersebut dan menilai lebih baik pemerintah membuat kementerian baru untuk makan gratis. Menurutnya, memasukkan program makan siang gratis ke dalam tanggungan dana BOS justru akan menyultikan sekolah.
Baca Juga: Ma'ruf Amin Dorong Partisipasi Masyarakat untuk Tingkatkan Pemilih 2024
"Sebaiknya bikin Kementerian Makan Siang Gratis aja sekalian, ketimbang kita harus masukkan Dana BOS yang mungkin jumlah angkanya sedikit dengan dijejali anggaran yang begitu besar," kata Andreas di Gedung DPR, Jakarta, Senayan, Rabu, (6/3/2024).
"Sementara nanti di sekolah-sekolah harus bertanggung jawab dengan segala pertanggungjawaban itu. Jadi saya kira mungkin ada evaluasi khusus."
Editor : Pahlevi
