Jakarta (optika.id) - Profesor Filsafat Universitas Driyarkara, Franz Magnis Suseno yang memiliki panggilan akrab Romo Magnis memberikan kesaksian dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Paslon 03 Ganjar-Mahfud di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, (2/4/2024).
Ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memalukan.
Baca Juga: Bersama Firma Hukum, KPU Akui Siap Hadapi Sengketa Pileg 2024
Jokowi dianggap sebagai presiden yang paling memalukan bangsa Indonesia. Sebab, nepotisme yang dibangun membuatnya kehilangan marwah sebagai pemimpin negara.
Menurut Romo Magnis, Jokowi menunjukkan ketidakpahamannya sebagai seorang presiden. Wawasan kebangsaan seorang presiden digadai begitu saja oleh Jokowi demi keluarganya berkuasa.
“Jika presiden memakai kekuasaan yang diberikan untuk keuntungan keluarganya sendiri itu amat memalukan,” kata Romo Magnis dikutip dari YouTube MK.
“Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya,” lanjutnya.
Baca Juga: MK: Arsul Sani Tak Gunakan Hak Sengketa untuk PPP
Menurutnya, Jokowi tidak memperhatikan etika sebagai manusia. Sejatinya, hukum dan etika bagi Romo Magnis selalu berjalan beriringan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dihasilkan dari langkah Jokowi yang ymengutak-atik konstitusi. Hal itu dinilai sangat jauh dari norma-norma kehidupan yang ada.
“Pendaftaran Gibran sebagai cawapres, dinilai oleh DKPP sebagai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun majelis kehormatan mahkamah konstitusi menetapkan keputusan MK sebagai pelanggaran etika yang berat,” ucap Romo Magnis.
Baca Juga: Hakim Arief Hidayat Sebut Pemerintahan Jokowi Memihak Paslon
Tak hanya itu, ia juga mengkritik Jokowi yang menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran.
Ia berpendapat, tidak seharusnya Jokowi menggunakan perangkat negara untuk memenangkan salah satu paslon.
“Begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, Polisi, Militer dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika,” pungkasnya.
Editor : Pahlevi
