Jakarta (optika.id) - Dalam rangka memperingati hari Pendidikan Nasional, sekitar 40 orang cendekiawan dari kalangan akademisi dan aktivis, Kamis. 2 Mei kemarin terkumpul di Kampus Universitas Paramadina. Mereka membentuk Perkumpulan 100 Cendekiawan Untuk perbaikan Indonesia dan nasib rakyat.
Gurubesar IPB Bogor Didin S. Damanhuri yang merupakan salah seorang pemrakarsa pertemuan menyatakan acara ini juga dalam rangka halal bi halal Syawal 1445 H.
Baca Juga: Didin Damanhuri: Bansos Secara Elektoral Prabowo Naik, Rakyat Sengsara
Dalam sharing session dari jam 10.00 hingga jam 12.30 para tokoh sangat prihatin terhadap perkembangan demokrasi, terutama sejak, menjelang dan pascapemilu 2024. Sejak 2016 index demokrasi Indonesia merosot dan hingga sekarang belum kembali ke index 7,3 seperti tahun 2014 berdasarkan laporan The Economic Intellegence Unit.
Ditambahkan oleh Didin, tahun 2019 merosot hingga 6,3 dan 2023 naik kembali menjadi 6,7. Diperkirakan tahun 2024 bisa turun kembali disebabkan proses pemilu yang buruk. Kebebasan Civil juga tertekan dan lain-lain sehinga kategorinya bisa masuk “Demokrasi Cacat”.
“Para tokoh bingung dengan situasi di mana Pelanggaran terhadap Konstitusi begitu terang. Begitu juga Kejadian pelanggaran HAM berat a.l terjadi kematian sekitar 700 petugas pengawas pemilu 2019 yang tidak jelas proses hukumnya. Begitu juga, kematian di Km 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek tidak tuntas pnyelesaiannya,” kata peneliti senior Indef.
Demikian juga Kebebasan pers yang tertekan. Lalu pemerintah membuat beberapa UU yang berpotensi membuat rakyat menderita, seperti UU Minerba, UU KPK, UU Ciptaker, UU Kesehatan dan lain-lain yang bias Oligarki Bisnis.
Baca Juga: Prof Didin Damanhuri: Kecurangan Pemilu 2024 Ini Benar-Benar Nyata!
Ditekankan oleh Didin, dengan setting politik dan hukum tersebut yang jadi korban adalah 40% Penduduk yg paling bawah. Hal itu diperparah oleh Rasio Gini Pengeluaran kembali ke 0,4. Apalagi Rasio Gini Lahan 0,68 yang menunjukkan ketimpangan terjadi dengan kondisi yang sangat buruk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang paling buruk lagi, index oligarki dari 650.000 X tahun 2015, tahun 2023 menjadi 1.056.000 X yang kemungkinan merupakan yang terburuk di dunia,” katanya prihatin. .
Dengan kondisi demokrasi, ekonomi, politik dan hukum tersebut, tekan Didin, maka perlu memperkuat masyarakat sipil. Apalagi selama 10 tahun terakhir, fungsi check and balance DPR tdk berfungsi. Oleh karena itu 100 Cendekiawan untuk Indonesia ingin ikut memperjuangkan perbaikan-perbaikan.
Kondisi di atas, katanya, diperparah oleh kebocoran anggaran negara yang sangat mengerikan. Menurut Prof Sumitro, pada masa Orba terjadi keborocoran anggaran negara sekitar 30 %. Sementara dari hasil-hasil penelitian, di Era Reformasi terjadi kebocoran sekitar 40-57%.
“Jadi jauh lebih bocor termasuk makin membiaknya korupsi terutama dalam 10 tahun terakhir ini. Karena itu kami para cendekiawan terpanggil untuk kritis memperbaiki," pungkasnya.
Editor : Pahlevi
