Jakarta (optika.id) - Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof. Sulistyowati Irianto mengakui, bahwa dirinya bersama teman-temannya mengalami keterlambatan kesadaran terhadap Presiden Jokowi yang ternyata bukan pemimpin yang diharapkan.
“Teman-teman sepertinya mendapatkan kesadaran yang terlambat ya. Kami dari awal itu sangat terpukau dengan kesederhanaan dari pemimpin negara gitu ya. Jujur, sangat sederhana. Itu yang membuat kita jatuh cinta ya,” katanya dikutip dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Minggu, (24/3/2024).
Baca Juga: Harkristuti Harkrisnowo: Dulu Jokowi Mendengarkan Rakyat, Sekarang 'Walik Grembyang'!
Dulunya, kata dia, pihaknya sangat terpukau dengan sosok Presiden Jokowi tersebut. Namun, lambat laun, ternyata suami Iriana itu membuat kebijakan yang menggerus demokrasi dari dalam.
“Terus gitu (ada) revisi Undang-Undang KPK, itu kita udah mulai marah benget gitu. Kami kan turun ke jalan, banyak banget. (Tapi) gak didengar, tapi udalah tak berdaya gitu ya,” jelasnya.
Baca Juga: Guru Besar UI Ungkap Survei Kompas Lemah, Punya Tujuan Penggiringan Opini
Puncaknya, lanjut Prof. Sulis, yakni ketika Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Beberapa tahun terakhir ini ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada Undang-Undang Minerba, puncaknya itu putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Baca Juga: Ini Kata Guru Besar UI Soal Sosok yang Akan Dampingi Anies di Pilpres 2024
Sebagai informasi, Prof. Sulistyowati Irianto, adalah Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum UI dan seorang antropolog feminis yang telah banyak melakukan penelitian dan penerbitan buku yang terkait dengan isu hukum dan masyarakat, dan keadilan bagi perempuan di Indonesia.
Sulis dinobatkan sebagai Guru Besar di bidang Antropologi Hukum oleh Fakultas Hukum, UI pada tahun 2008. Jabatan terakhir ia adalah Ketua Program Pasca Sarjana UI periode 2013-2016. Saat ini adalah Ketua Bidang Studi Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Fakultas Hukum UI.
Editor : Pahlevi
